Network
PR CIREBON - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyebut perizinan bagi direksi BUMN untuk mengangkat staf ahli dinilai tidak sesuai kebutuhan.
Said mengungkapkan, hal itu hanya akan menjadi beban perseroan di tengah pandem Covid-19 di Indonesia.
"Anda mengatakan apakah menambah beban? Pasti, nah saya mengatakan kalau diizinkan masing-masing lima (staf ahli), kalau sekarang direksi ditekan pihak tertentu agar diangkat staf ahli di BUMN, akan menambah beban keuangan BUMN," ujar Said saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 8 September 2020.
Baca Juga: Kesulitan Tertibkan Vila Ilegal Milik Pejabat, Wabup Bogor: Harus Semua Sama, Jangan Pilih-pilih
Diberitakan Warta Ekonomi partner sindikasi konten Sindonews dalam artikel berjudul Staf Ahli Peras Rp1,8 T, Said Didu Keras: Beban BUMN Tambah Berat, Said menyebut, akan ada anggaran Rp1,8 triliun yang digunakan untuk memberi upah bagi para staf ahli yang merupakan serapan dari anggaran perusahaan dan anak perusahaan BUMN.
Sementara di sisi lain, tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengangkat orang di luar BUMN sebagai staf ahli.
"Dampaknya, dalam perhitungan saya 600 anak BUMN dan 70 perusahaan BUMN yang sehat. Kalau masing-masing lima orang dengan gaji Rp50 juta sebulan, berarti ada 3 ribu orang yang akan digaji dengan 50 juta, kalau dikalikan dengan Rp250 juta untuk satu BUMN, berarti akan keluar dana Rp150 miliar per bulan, kalau satu tahun berarti Rp1,8 triliun. Nah, ini menggaji orang yang tidak dibutuhkan sama sekali," katanya.
Baca Juga: 77 Tenaga Kesehatan di Sragen Positif Covid-19, Ganjar Pranowo: Mereka Benteng Pertahanan Terakhir
Sebelumnya, Beredar surat edaran (SE) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan pengangkatan staf ahli bagi direksi BUMN.
