Network
PR CIREBON - Penggarapan Rancangan Undang-undang Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja masih menuai polemik, kali ini Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto ikut buka suara terkait adanya ketentuan yang membahayakan dunia pendidikan Indonesia.
Pasalnya, banyak aturan penting dalam penyelenggaraan pendidikan akan dihapus dan diubah dengan ketentuan baru RUU ini.
"Ketentuan baru dalam RUU Cipta Kerja ini cenderung menjadikan pendidikan sebagai komoditas bisnis dan menanggalkan aspek kebudayaan dalam pendidikan," ungkap Mulyanto di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Selasa, 18 Agustus 2020.
Baca Juga: Pertanyakan Fungsi Uang Khusus HUT RI Rp 75 Ribu, DPR: Kita Diambang Resesi, Bisa Perbaiki Ekonomi ?
Lebih lanjut, politisi PKS itu menegaskan tidak ingin dunia pendidikan nasional sekedar menjadi pasar industri tersier dengan semangat liberalisme kapitalistik.
Bahkan, lebih ironis lagi ketentuan itu akan menjadi bancakan lembaga pendidikan asing yang juga menggerus nilai-nilai budaya adiluhung bangsa ini di tengah kompetisi dagang edukasi global.
"Masalah-masalah mendasar di atas harus dibahas secara komprehensif, mendalam, dan cermat oleh semua pihak yang terkait. Kita tidak boleh grasa-grusu dan sikap menggampangkan. Butuh suasana yang tenang," jelas Mulyanto
Baca Juga: Abaikan Ideologi, Presiden Meksiko Minta Jadi Orang Pertama yang Terima Vaksin Covid-19 Rusia
Artinya, kekhawatian wajah pendidikan ini adalah penting karena berkaitan langsung dengan tujuan nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Sebab, pendidikan adalah masalah vital bangsa ini. Berkaitan langsung dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta masa depan kita," tandasnya.
