Network
PR CIREBON - Terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap dan langkah tegas.
Hal itu disampaikan Syarief Hasan saat pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pada Rabu, 8 Juli 2020.
“Dalam pertemuan tadi, kami mewakili MPR RI, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP,” kata Syarief Hasan, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari keterangan tertulis yang diterima ANTARA.
Baca Juga: Sedianya untuk Berobat, Seorang Anak Tega Berbohong hingga Habiskan Tabungan Rp382 Juta Demi PUBG
Syarief berpendapat, RUU HIP hanya akan menurunkan derajat Pancasila sebagai ideologi negara.
Lebih dari itu, RUU ini juga dianggap mendegradasi, mereduksi, dan mendistorsi Pancasila. Bahkan menyebabkan polarisasi dan membuka keran masuknya ideologi lain ke dalam Indonesia melalui RUU HIP.
Untuk itu, Syarif juga menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengirimkan surat balasan untuk menolak membahas RUU HIP ini agar RUU ini tidak dilanjutkan.
Baca Juga: Terkena Jerat Tahanan Angel Lelga, Vicky Prasetyo Sempat Pesankan Sejumlah Hal untuk Raffi Ahmad
“Masyarakat pun membutuhkan kejelasan terkait sikap Pemerintah terhadap RUU HIP ini”, kata Syarief.
