Kondisi itu memperlihatkan betapa sangat powerfull nya pelaku industri minyak goreng. Disisi lain terlihat betapa lemah, tidak berdaya dan tidak ada artinya negara dalam dimensi kebijakan publik untuk memberikan perlindungan kepada warganya,
Akhirnya, partai pendukung Jokowi, PDIP yang tidak setuju dengan rencanaan penundaan pemilu, gerah dengan situasi ini.
Aroma ini menjadi liar dengan isyu yang menebal, bahwa memang terjadi gangguan hubungan Jokowi dengan PDIP dan Ketua Umumnya, Megawati. Sampai akhirnya, dalam waktu yang mendadak Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagai tersangka korupsi.
Baca Juga: Jadwal Imsak Sholat dan Buka Puasa Kota Cirebon Hari Ini Minggu 24 April 2022
Kejaksaan Agung merupakan domain PDIP. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi sekarang dikarenakan Dirjen banyak mengeluarkan izin pemberian ekspor minyak goreng dan turunannya kepada kalangan tertentu. Sehingga CPO dan minyak deras mengalir memenuhi pasar ekspor.
Presiden yang dipertontokan dari drama kabinetnya, merasa gerah juga sehingga mengeluarkan kebijakan baru yang tidak disangka, yakni menghentikan seluruh ekspor minyak goreng dan turunannya, serta CPO terhitung mulai Kamis.
Berarti kebutuhan domestik sebanyak 5 juta ton akan terpenuhi, karena pasar ekpor yang selama ini di suplai kalangan industri sebanyak 50 juta ton sangat lancar distribusinya.
Baca Juga: Inilah 76 Parpol yang Lolos Verifikasi Badan Hukum, dan Syarat-syarat Jadi Peserta Pemilu 2024
Instruksi Jokowi menafikan tidak ada alasannya minyak goreng menjadi langka, "angkuh" bertengger tinggi.
Berarti pasar domestik akan dibanjiri minyak goreng dan harga bisa kembali ke Rp 14.000/lt bahkan dapat lebih rendah lagi.