Network
PR CIREBON - Bagi masyarakat Indonesia, mungkin sudah tidak asing dengan ambisi pemerintah dalam pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo.
Sebelumnya juga, proyek Kawasan Taman Nasional Komodo ini pernah ramai dibicarakan, bahkan sempat menjadi polemik tentang keberlanjutannya.
Namun, pada kenyataannya, proyek Kawasan Taman Nasional Komodo tetap berlanjut dengan menawarkan tempat wisata premium sebagai targetnya.
Baca Juga: Unggah Pasal Tidak Menafkahi Anak, Jane Abel: Semoga Ayah Berpikir Bijaksana
Kawasan Taman Nasional Komodo memang sejak tahun lalu sedang gencar dibangun untuk pengembangan pariwisata di Pulau Komodo.
Kini, giliran UNESCO yang merupakan organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang angkat bicara terkait proyek di Pulau Komodo.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, UNESCO memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia agar menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Besok Sabtu, 14 Agustus 2021: Aries Akan Sukses, dan Gemini Perlu Mengatur Keuangan
Hal ini dikarenakan proyek pembangunan Kawasan Taman Nasional Komodo disebut-sebut UNESCO berpotensi mengancam kelestarian sekitar.
Pejabat dari UNESCO bahkan dengan terang-terangan mengatakan di konferensi World Heritage Committee /Komite Warisan Dunia, proyek tersebut memerlukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) yang baru.
Hal ini karena sangat berisiko terhadap habitat alami dari komodo. Bahkan UNESCO pada pertemuan bulan lalu telah meminta asesmen terbaru dari pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Akui Masih Teringat pada Laudya Cynthia Bella, Raffi Ahmad Ungkap Alasannya!
Pada kenyataannya, Pemerintah Indonesia tidak memberi tanggapan, lalu mengatakan bahwa asesmen baru sedan disusun dan akan dikirim pada bulan September.
Pemerintah Indonesia hanya menekankan bahwa proyek tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi hewan langka komodo.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyatakan dukungannya atas rekomendasi dari UNESCO berkaitan dengan penghentian proyek Kawasan Taman Nasional Komodo.
Baca Juga: Ungkap Karakter Anda yang Sebenarnya Berdasarkan Warna Rambut yang Dimiliki!
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari DPR RI, Johan berpendapat, setidaknya pemerintah harus meninjau ulang semua rencana proyek di Taman Nasional Komodo.
Ia merasa jika masih banyak lokasi lain yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk agar peningkatan infrastruktur tersebut bisa memberikan manfaat lebih.
“Saya minta pemerintah memperbaiki strategi pengelolaan wisata alam Loh Buaya agar menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan dan penerapan AMDAL yang sesuai dengan standar Pusat Warisan Dunia,” ujar Johan pada Jumat, 13 Agustus 2021.
Johan juga menekan pemerintah untuk memberi penjelasan kepada publik mengenai proses revisi zonasi yang dilakukan di Pulau Rinca dan di Pulau Tatawa.
Karena pada kedua lokai tersebut akan mengalami pengurangan ruang publik dari 14,35 Ha menjadi 3,45 Ha sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17,5 Ha.
"Saya menilai perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan,” ucapnya.
Baca Juga: Ten NCT Ungkapkan Bagaimana Hubungannya dengan NCT, WayV, dan SuperM yang Berbeda Satu Sama Lain
“Dengan berdasarkan kajian ilmiah dan scientific based demi masa depan ekosistem Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia,” sambung Johan.
Dia menambahkan bahwa pemerintah ingin menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai wisata premium namun tidak ada kejelasan konsep dan strategi pengelolaannya.
“Saya menekankan supaya pemerintah mengutamakan agar ekosistem Komodo tetap terjaga,” katanya.
Baca Juga: Kim Kardashian Puji Kanye West Sebagai Sosok yang Ajarkan untuk Mementingkan Diri Sendiri
“Yakni dengan mengedepankan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan konservasi tersebut,” sambung Johan.
Wakil rakyat dapil NTB itu, meminta pemerintah profesional mengelola potensi wisata Pulau Komodo termasuk wisata bahari agar menjadi pendapatan negara dengan tetap melestarikan komodo.***
