Network
PR CIREBON - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pengembangan kawasan wisata Taman Nasional Komodo (TN) tidak mengorbankan komodo atau masyarakat lokal yang sudah hidup berdampingan selama ratusan tahun.
"Pengembangan bersifat investasi tidak boleh menggusir warga lokal dan tidak boleh memisahkan warga lokal dan komodonya, karena dia adalah saudara kembarnya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi di Jakarta pada Senin 23 November 2020, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
"Kalau keuntungannya sudah tidak ada, aspek ekonomi sudah tidak menjanjikan mereka juga akan pergi," katanya.
Baca Juga: Antisipasi Cuti Bersama Akhir Tahun, Menko PMK Sebut Presiden Minta Ada Pengurangan Libur
Dedi menuturkan dari berbagai sudut pandang, masyarakat setempat telah mengorbankan diri untuk hidup berdampingan dengan komodo. Dengan status taman nasional, masyarakat setempat tidak mengeksploitasi dan hidup dengan berbagai batasan tidak mampu mengembangkan pertanian.
Pendapat senada juga dikemukakan Prof.Dr.Satyawan Pudyatmoko, guru besar bidang pengelolaan satwa liar dari Universitas Gadjah Mada (UGM), hadir dalam sidang tersebut.
Dia menegaskan, pariwisata memang dimungkinkan di kawasan taman nasional dalam zona pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2019 tentang Eksploitasi Wisata Alam.
Baca Juga: Masih Banyak Pemilih Belum Rekam E-KTP, Bawaslu Sarankan KPU Koordinasi dengan Dukcapil
"Bagaimanapun juga TN Komodo itu visinya adalah konservasi satwa yang namanya komodo. Kalau usaha wisata itu apabila dimungkinkan boleh dilakukan, tapi kalau tidak mungkin, komodo tetap jadi prioritas nomor satu," katanya.
