Network
PR CIREBON - Pemerintah resemi mengumumkan Ibadah Haji 2021 batal dilaksanakan.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan pihaknya memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan Ibadah Haji 2021.
Menag Yaqut Cholil Qoumas berharap masyarakat dapat sabar dengan keputusan pembatalan pemberangkatan Ibadah Haji 2021.
Baca Juga: Seberapa Tidak Sabarkah Anda? Temukan Jawabannya Dalam Tes Kepribadian
Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang terus meningkat dan berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan.
Menurutnya, hal ini harus dikedepankan.
Keputusan pembatalan keberangkatan Ibadah Haji 2021 itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 660 tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.
“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” ungkap Menag Yaqut Cholil Qoumas Kamis 3 Juni 2021.
Alasan Ibadah Haji 2021 pun karena Pemerintah Arab Saudi belum mengundang Indonesia membahas dan menandatangani nota soal persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji.
Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga disebut belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini.
Baca Juga: WHO: Hampir 200.000 Warga Palestina Membutuhkan Bantuan Medis Pasca Pemboman Gaza
Lihat hal tersebut, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring ikut buka suara.
Menurutnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas seharusnya berdisukusi terlebih dahulu dengan Arab Saudi.
"Coba lobby diplomasi dengan Arab Saudi dulu, pak Menteri," ujarnya Jumat 4 Juni 2021.
"Memang kuota dibatasi, ajak bicara mereka," sambungnya dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dalam akun Twitter @tifsembiring.
Ia pun merasa kasihan dengan calon jemaah yang tidak bisa menjalankan Ibadah Haji 2021.
Menurutnya, Ibadah Haji ini sangat penting karena merupakan Rukun Islam yang ke 5.
Bahkan ia mempertanyakan negara tetangga yang mendapat kuota tambahan untuk Ibadah Haji.
"Kasihan yang sudah antri 10 tahun dan sebagainya. Rukun Islam ke 5 ini. Malaysia malah dapat quota tambahan, kok bisa," tutupnya.
