Network
Ada tujuh proses yang harus dilalui, yaitu permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, serta penerbitan sertifikasi halal.
Meskipun demikian, penggunaan vaksin masih harus menunggu keputusan BPOM yang berwenang melakukan pemeriksaan terkait keamanan (safety), kualitas (quality) dan kemanjuran (efficacy).
Baca Juga: Semakin Panas, Iran Minta Korea Selatan untuk Hindari Politisasi Penyitaan Kapal Tanker
"Fatwa halal dan suci sudah diterbitkan MUI. Tinggal menunggu aspek thayyib-nya. Ini yang kita tunggu dari BPOM," ujar Wamenag.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta MUI untuk mempersiapkan fatwa vaksinasi Covid-19.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, mengatakan fatwa tersebut diperlukan apabila Pemerintah menganggap vaksinasi merupakan keharusan bagi masyarakat.
Baca Juga: Yakini Harun Masiku Masih Hidup, KPK: Utang Ini Harus Dibayar dengan Penangkapannya
“Ada usulan dari Wapres kepada MUI supaya ada fatwa berikutnya terkait kewajiban untuk vaksin. Kalau memang Pemerintah menganggap vaksinasi ini sebagai sesuatu yang seharusnya, maka kewajibannya menjadi penuh lewat fatwa,” kata Masduki, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Usulan Wapres tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Komisi Fatwa MUI dalam rapat virtual tentang perkembangan uji klinis vaksin Sinovac di rumah dinas wapres Jakarta pada Sabtu lalu.
Masduki mengatakan permintaan Wapres tersebut akan dikaji oleh MUI.
