Network
PR CIREBON – Maklumat Polri yang melarang penggunaan dan penyebarluasan atribut dan simbol FPI di website dan sosial media, menuai banyak polemik.
Pasalnya maklumat Polri tersebut dianggap mengancam kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi.
Pengamat politik Rocky Gerung turut menanggapi dan memberikan pandangannya soal isi maklumat Polri tersebut.
Baca Juga: Sindir Kemenangan Gibran di Solo dan Peluangnya di Jakarta, Gus Umar: Jadi Sekjend PBB Juga Bisa
Menurut Rocky Gerung, isi dari maklumat Polri tersebut telah menambah beban psikologi Pers yang memang kerjaannya adalah menyampaikan Informasi kepada masyarakat, termasuk tentang FPI.
“Itu tambahan beban psikologi pers. Tugas Pers itu menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk juga soal FPI, lah kalau dilarang bagaimana,” ujar Rocky, seperti dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari tayangan yang diunggah kanal YouTube @Rocky Gerung Official pada 1 Januari 2021.
Dalam hal ini, Rocky Gerung mengumpakan bahwa Maklumat Polri telah menggunting demokrasi secara asal-asalan dan fungsi Pers ialah mengobras demokrasi tersebut.
Baca Juga: Ditanya Soal Kasus Chat Mesum HRS yang Dibuka Kembali, Mahfud MD: Proses Hukum Harus Diteruskan
“Kita ingin merapihkan demokrasi, dan pers fungsinya mengobras demokrasi yang telah digunting asal-asalan,” ujarnya.
