Network
PR CIREBON – Keberadaan ormas intoleran dan radikal dinilai pakar dan pengamat harus ditindak secara tegas oleh pemerintah.
Menurut mereka, keberadaan ormas ekstrem radikal bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa pendekatan hukum menjadi prioritas bagi yang mengganggu keamanan.
Baca Juga: Terkait Rencana STNK Mati 2 Tahun Akan Diblokir, Ini Penjelasan Ditlantas Polda Metro Jaya
"Maka, pendekatan hukum menjadi prioritas terhadap siapa pun yang mengganggu stabilitas keamanan. Kolaborasi TNI-Polri memberi legitimasi bagi penanggulangan gangguan kamtibmas," kata Indriyanto di Jakarta pada Selasa, 22 Desember 2020, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Antara News.
Akan tetapi, menurutnya, bila kelompok-kelompok intoleran berpotensi memecah belah bangsa dan telah mengganggu stabilitas serta kedaulatan negara, maka sesuai konstitusi UU, TNI maupun Polri wajib mempertahankan Kedaulatan NKRI dari siapa pun yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara.
"Termasuk ormas-ormas berkarakter ekstrem radikal seperti FPI," katanya.
Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar Abdurrahman Puteh menilai pemerintah perlu memetakan ormas.
Baca Juga: Kapsul Waktu dari Kutub Utara Ditemukan di Irlandia, Setelah Mengarungi Laut Selama 2 Tahun
Ia menilai, pemerintah harus memilah ormas yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari konstitusi serta yang masih di jalur NKRI.
"Bahkan, pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," kata Chaidar.
Bahkan bisa saja dibuatkan daftar organisasi fundamentalis serta organisasi radikal.
Tak hanya itu, ia pun menilai bahwa pemerintah harus memperketat perizinan sebuah organisasi guna mengaantisipasi adanya ormas intoleran.
Baca Juga: Kamu Pencinta Drakor? 5 Makanan Khas Korea Selatan Ini Pasti Pernah Kamu Lihat di Beberapa Scene
Sedangkan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menilai pemerintah memiliki peran penting untuk mengevaluasi ormas yang berbasis intoleran, termasuk yang belum terlembagakan dalam ormas itu sendiri.
"Bukan hanya ormas sebenarnya, melainkan pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian, maupun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual. Itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh Pemerintah," ujar Islah.
Ia berpendapat banyaknya tafsir-tafsir agama yang bersifat eksklusivisme yang mengarah pada intoleran, seperti mengharamkan musik dan menganggap semua transaksi keuangan di bank itu riba.
"Seperti inilah yang memang harus dikikis habis oleh Pemerintah, apalagi yang sudah jadi lembaga, menjadi entitas seperti ormas," katanya.
Baca Juga: Kamu Pencinta Drakor? 5 Makanan Khas Korea Selatan Ini Pasti Pernah Kamu Lihat di Beberapa Scene
Ia mengatakan bahwa hal seperti ini yang perlu dipelajari jauh lebih dalam lagi, jika memang sudah mengarah pada intoleran.
"Satu dua kali gerakan intoleransi, saya kira memang pemerintah harus membekukan izinnya paling tidak, atau memberikan surat peringatan," ujarnya.***
