Network
“Caranya, libatkan PPATK dan KPK dalam melakukan seleksi. Ada satu hal yang patut disayangkan, di awal periode pemerintahannya yang kedua, pak @Jokowi justru tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses rekrutmen calon menteri. Tidak seperti yang beliau lakukan ketika di awal periode pertama,” ujarnya.
“Padahal keterlibatan KPK dan PPATK dinilai cukup penting untuk melihat rekam jejak. Sebab bersih dari korupsi adalah jaminan bagi masyarakat melihat kinerja para pembantu presiden,” lanjutnya.
Baca Juga: Komentari Wacana Presiden 3 Periode, Refly Harun: Padahal Banyak Bibit yang Bisa Jadi Pemimpin
Mardani menambahkan bahwa publik berharap agar Presiden Jokowi berani mengambil sikap sendiri, serta netral dari berbagai kepentingan.
“Publik berharap pak @Jokowi berani mengambil sikap sendiri, bebas dan netral dari kepentingan apapun dengan mengedepankan kompetensi,” katanya.
“Bila memang Pak @Jokowi ingin bekerja tanpa beban serta ingin meninggalkan warisan yang paripurna bagi rakyat Indonesia, maka langkah awalnya dimulai dengan memilih pembantu yang kompeten, bersih, dan berintegritas,” sambungnya.
Baca Juga: Kapolri Sebut Telah Tangkap 228 Orang Tersangka Teroris Sepanjang 2020, Termasuk Dua Gembong Besar
Dia berharap agar langkah yang diambil Presiden Jokowi kali ini merupakan langkah yang tepat.
“Semoga langkah yang diambil kali ini tepat, karena semua kalangan menunggu inovasi dan terobosan kabinet untuk menyelesaikan berbagai problema yang hadir di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Bismillah. Kegagalan penanganan pandemi dan terciduknya 2 menteri di Kabinet Pak @jokowi semestinya menjadi petunjuk bagi pemimpin bahwa perlu adanya perombakan menteri secara besar2an.— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) December 22, 2020
