Network
“Kami meminta kepada Ombudsman RI sebagai badan yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, untuk segera melakukan pengawasan terhadap proses importasi Vaksin Covid 19 ini,” katanya.
Lebih lanjut, kata dia, dana yang digunakan untuk mengimpor vaksin tersebut berasal dari anggaran negara dan hal ini sangat berkaitan terhadap pelayanan publik.
Baca Juga: Jalani Tes Vaksin Covid-19 ke-5, Ridwan Kamil: Pengecekan Antibodi, Saya Masih Sehat
Selain itu Chairul juga merasa heran kenapa sudah ada beberapa institusi kesehatan swasta yang membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi.
“Kami juga merasa heran kenapa ada beberapa institusi kesehatan swasta yang sudah membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi, padahal vaksin yang akan diberikan belum ada izin edar dari Badan POM. Itu sama seperti menjual barang yang belum boleh diedarkan di masyarakat. Kami meminta Ombudsman juga mengawasi hal ini,” desak Politisi PKS asal Riau ini.
Chairul juga menegaskan dan meminta semua pihak agar mematuhi prosedur yang telah diterapkan oleh peraturan perundangan, hal itu berguna untuk menjamin kenyamanan dan yang lebih penting lagi keamanan masyarakat yang mendapatkan vaksin tersebut sehingga kita berharap penanganan Covid 19 bisa segera teratasi dengan baik.***
