Network
PR CIREBON - Hari ini berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dilaksanakan secara serenak di beberapa wilayah Indonesia.
Para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pun siap bertarung untuk memperebutkan kursinya.
Namun nampaknya Pilkada 2020 ini masih menyimpan banyak polemik lantaran penyelenggaraannya di saat kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya.
Baca Juga: Sebut Tewasnya Enam Laskar FPI Kejadian Luar Biasa, Ketua DPP PKS: Nyawa Satu Orang Itu Mahal
Selain itu, hingga hari ke-71, diketahui terdapat 1.520 kasus pelanggaran kampanye atau sebesar 2,2 persen dari 75 ribu pelaksanaan kegiatan kampanye.
Menanggapi hal tersebut, Influencer dr. Tirta Mandira Hudhi yang biasa disapa dr. Tirta tersebut memprotes penyelenggaraan Pilkada 2020 ini dirasa tidak adil.
"Ini Pilkada tetap jalan? Ya saya minta keadilan aja," ungkap dr. Tirta dalam akun Instagram @dr.Tirta pada 8 Desember 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
"Kalau Pilkada jalan, sepakbola juga jalan dong," tambahnya.
Menurut dr. Tirta sampai saat ini persepakbolaan Indonesia masih belum ada kepastian kapan akan menyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 kembali.
Baca Juga: Hari Anti Korupsi Sedunia, Polri Selamatkan Uang Negara Sebanyak Rp 222 Miliar di Tahun 2020
"Ini kapan Liga 1 dan Liga 2? Ga Fair lah, Liverpool udah juara English Premier League (EPL), masa disini ga main-main?," jelasnya.
dr. Tirta mempertanyakan apa keperluannya Pilkada dilaksanakan saat kondisi Covid-19 di Indonesia sedang tidak stabil. "Sekarang urgensinya dimana?," tanyanya.
Alumni Fakultas Kedokteran universitas Indonesia tersebut menyatakan bahwa jika Pilkada 2020 tetap digelar, seharusnya sepakbola di Indonesia bisa juga digelar.
Baca Juga: Bicara Pilkada di Tengah Pandemi, HNW : Dengan Nilai 4 Pilar, Rakyat Bisa Hadirkan Daerah Lebih Baik
"Tapi kalau dipaksakan jalan (Pilkada 2020), ok. Asal sepakbola juga jalan," tegasnya.
Hingga hari ke-71, diketahui terdapat 1.520 kasus pelanggaran kampanye yang terkait protokol kesehatan atau sebesar 2,2 persen dari 75 ribu pelaksanaan kegiatan kampanye.
Namun Menteri Dalam Negeri mengatakan pelanggaran yang terjadi masih dalam skala kecil dan mudah-mudahan tidak menimbulkan klaster baru Covid-19 dan sejumlah pelanggaran, juga telah ditindaklanjuti.
Baca Juga: Soal Enam Laskar FPI Tewas dalam Baku Tembak, DPR RI Meminta Dibentuk Tim Pencari Fakta Independen
Di samping itu, Tito juga mengingatkan agar seluruh rangkaian kegiatan pada tahap pelaksanaan pemungutan suara harus diatur sedemikian rupa, supaya aman dari Covid-19, seperti, jumlah pemilih disetiap TPS tidak lebih dari 500 orang, kehadiran pemilih akan diatur sesuai jam, yaitu pukul 07.00-13.00 waktu setempat, petugas TPS harus lengkap dan sehat, serta harus pula dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) Covid-19. Di TPS pun harus disediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sabunnya.***
Lihat postingan ini di Instagram
