Network
PR CIREBON- Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonesia Kajadin menginginkan Presiden Joko Widodo dapat memilih sosok yang memiliki rekam jejak baik untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan definitif selanjutnya.
Kajadin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020, mengutarakan harapannya agar Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan dipilih presiden adalah figur yang mempunyai rekam jejak yang baik dan berani mengambil terobosan dalam pengelolaan perikanan.
“Syarat kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan” kata Kajadin, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: 23 Ketentuan Perayaan Natal di Masa Pandemi Covid-19, Berdasar Surat Edaran Kemenag
Dia berpendapat, sejumlah kebijakan yang selama ini dinilai bermanfaat bagi nelayan dan pengusaha adalah regulasi tentang asuransi mandiri dimana KKP memberlakukan wajib asuransi bagi awak kapal ikan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan.
Selain itu, ujar dia, kebijakan lainnya yang bermanfaat adalah proses perizinan kapal ikan yang dibuat secara lebih transparan.
“Zaman Dirjen Perikanan tangkap dijabat oleh Zulficar Mochtar, perizinan kapal telah dibuat transparan dan cepat,” ucap Kajadin.
Baca Juga: Dibayar Nyicil Selama 15 Tahun, Jiwasraya Janji Kembalikan 100 Persen Uang Nasabah
Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan agar siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.
“Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster,” ucap Susan.
