Network
PR CIREBON - Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyatakan memerlukan proses yang banyak dan panjang dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan pihak KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Karni Ilyas dalam akun Youtubenya menayakan kepada Novel Baswedan bahwa setelah sekian lama KPK hening atau tiarap, kenapa bisa tiba-tiba muncul dan langsung melakukan OTT., terlebih yang ditangkap salah satu menteri di kabinet.
"Jadi apa yang terjadi sebenarnya tiba-tiba ada gerakan baru lagi? lalu setelah itu ada penangkapan-penangkapan seperti Bupati, Kepala Daerah Tingkat 2, dan yang lain. Ini ada perubahan apa di KPK?" tanya Karni Ilyas.
Baca Juga: Soal Kabar Kaburnya HRS, Kapolresta Bogor Justru Tuding yang Sebut HRS Kabur Media dan Wartawan
Novel mengungkapkan bahwa dirinya selaku penyidik, merupakan bagian dalam operasi KPK tersebut.
Di tengah operasi tersebut juga ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.
"Saya adalah sebagai penyidik, dan saya tentunya dalam suatu tindakan operasi di KPK saya bagian dalam operasi itu. Tentunya itu tim yang bekerja, proses tentunya panjang dan banyak. Ada keterlibatan masyarakat yang meminta bantuan dan lain-lain," ujar Novel.
Baca Juga: Wali Kota Bogor Bakal Cabut Laporan Polisi, Musuh Nyata Bukan Habib Atau RS UMMI, Tapi Covid-19
Dia menyampaikan dengan diberlakukannya Undang-Undang KPK yang baru, memang ada kendala dalam pemberantasan korupsi.
Karenanya jika memang tidak banyak kasus yang terungkap, memang kendalanya terkait hal itu.
"Tentunya dengan Undang-undang KPK yang baru, itu kendala terkait dengan tugas untuk memberantas korupsi lebih sulit, lebih berat. Oleh karena itu ya memang kalau dilihat belakangan ini tidak terlalu banyak ada kegiatan pengungkapan kasus, itu kendalanya terkait hal-hal seperti itu," ucap Novel, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, 30 November 2020.
Baca Juga: Wali Kota Bogor Bakal Cabut Laporan Polisi, Musuh Nyata Bukan Habib Atau RS UMMI, Tapi Covid-19
Dia pun menuturkan tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan proses yang terjadi, karena merupakan bagian dari operasi.
"Kenapa kok belakangan ini ada? prosesnya panjang, saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan karena saya bagian dari proses itu. Tidak membwahi proses yang ada, kurang lebih begitu," kata Novel.
Karni Ilyas menanyakan dengan tertangkapnya Menteri KKP setelah sekian lama, apakah kasus yang sedang berlangsung ini agak mudah bagi KPK untuk mendapatkannya.
Baca Juga: Beredar Kabar HRS Kabur dari RS UMMI Bogor, Pihak Pihak Rumah Sakit Beri Penjelasan
"Kalau kita lihat bisa buka rekening untuk menampung transfer uang itu kan bagi orang-orang yang biasa bergaul dengan anti korupsi ya ceroboh banget gitu loh. Kemudian berani beli barang-barang branded di luar negeri, berani beli langsung lagi itu kan ceroboh bagi orang-orang lain, kalau ga mau dikatakan bodoh," ujar Karni.
Novel menjawab bahwa memang banyak faktor yang terjalin di sana.
Ada suatu proses yang dilakukan dengan keberlanjutan, ketekunan, dengan cermat, dan yang terpenting adalah keberhasilan di KPK selama ini berhubungan dengan hal tersebut.
Baca Juga: Sebelum Dirawat akibat Positif Covid-19, Said Aqil Sindir Kelompok Radikal: Jangan Ganggu Pancasila!
"Yang saya tahu itu berhubungan dengan kecepatan dan kekedapan, semakin cepat proses yang dilakukan semakin kedap opoerasinya maka keberhasilannya akan semakin tinggi, itu dari sisi normatif. Selain itu tentunya kita juga paham bahwa segala sesuatu apabila Allah mudahkan maka mudah jadinya," kata Novel.
Akan tetapi, dia menambahkan, ada kalanya hal tertentu juga menjadi lebih sulit.
Terlepas dari itu semua butuh kesungguhan, ketekunan, dan perjuangan yang serius dari semua insan di KPK tentunya, itu yang menjadi poin keberhasilan.
Baca Juga: Siapakah Sosok Ayu Wulantari? Berprofesi Sebagai Bidan dan Kejanggalan Sebelum Meregang Nyawa
"Saya dengar dia juga pakai ATM atas nama orang lain walaupun dia yang ambil di luar negeri, yang saya agaka bingung bagaimana kita bisa tahu ATM itu dipakai oleh orang lain, padahal namanya si A tapi yang pakai si B?" tanya Karni Ilyas lagi.
Novel menjelaskan banyak cara yang bisa dilakukan, tetapi karena proses kasus ini sedang berjalan maka tidak dapat dibicarakan.
"Dan saya tidak mewakili KPK untuk bicara terkait hal ini, dua hal itu membuat saya tidak dapat membicarakan hal ini. Begitu, Bang Karni," katanya.
Baca Juga: Momen Langka, Trump Berdoa untuk Kesembuhan Joe Biden yang Patah Tulang Kaki
Diungkapkan Novel, dalam suatu proses investigasi, petugas-petugasnya harus kreatif, dan proses kreatif itu membuat pola agar investigasi bisa dilakukan dengan lebih cermat.
Dia menuturkan hal yang lebih penting lagi adalah dalam setiap kejahatan selalu ada saja pihak-pihak yang bertolak belakang, sehingga pihak-pihak itu yang memberitahukan kepada KPK. Hal itu bisa saja terjadi.
Karni Ilyas kembali memberikan pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan masyarakat. Terkait Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang ikut dalam rombongan.
Baca Juga: Karena Asmara Nekat Terjun dari Lantai 4, Ayu Wulantari Artis Bigo Cantik Tewas Mengenaskan
"Kenapa seorang Ngabali bisa lolos padahal dia ada dalam rombongan? kenapa dia tidak, ya kalau mau dikeluarkan udah kena dulu, jadi normalnya gitu?" tanya Karni.
Novel mengatakan memang setiap proses upaya penangkapan atau operasi tangkap tangan, yang akan dilakukan penangkapan untuk diperiksa dalam tangkap tangan itu adalah orang yang diduga sebagai pelaku, dengan syarat-syarat tertentu
Selain itu juga orang yang diperlukan keterangannya sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa, jika bukan termasuk dalam kategori tersebut maka tidak.
Baca Juga: Batal Jadi Paslon karena Pernah Korupsi, Pendukung di Boven Digoel Papua Mengamuk Blokade Jalan
Siapapun dia, seorang pejabat atau bukan yang dilihat adalah keterangannya diperlukan atau tidak.
"Saya dengar dia dari rombongan saja langsung memisahkan diri, saya bingung juga peran Ngabalin ini apa, Apa dia orang KPK?" tanya Karni lagi
Novel mengungkapkan kalau hal itu bukan haknya untuk berbicara.
"Saya kira itu nanti Humas KPK yang bicara, saya tidak bisa mewakili," katanya.***
