Network
PR CIREBON - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari pernyataan dari Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), dalam acara webinar kebangsaan Munas V di kanal Youtube PKS TV, yang mengatakan ada yang salah dengan demokrasi di Indonesia dalam menyikapi persoalan Habib Rizieq yang memiliki banyak pendukung.
Dalam webinar tersebut Jusuf Kalla juga menyatakan bahwa masalah Habib Rizieq adalah suatu indikator ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Refly Harun mengungkapkan bahwa secara implisit Jusuf Kalla mengatakan masa kepemimpinannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah kepemimpinan yang membanggakan dari sisi pembangunan demokrasi.
Baca Juga: PDIP Apresiasi Tindakan Kodam Jaya Bersama Polda Metro dalam Penurunan Baliho Habib Rizieq
"Dan juga tentu dia sendiri mengakui bukan sosok yang aktif, mungkin saat ini dan ketika memimpin, mungkin ya dalam benak dia," kata Refly di kanal Youtubenya, 23 November 2020.
Menurutnya justru kebuntuan itu diisi oleh orang atau pemimpin seperti Habib Rizieq, jadi Habib Rizieq itu adalah sebuah fenomena gagalnya pembangunan demokrasi di Indonesia.
"Jadi ini sebenarnya kritik yang luar biasa pada pemerintah kita ini," ujar Refly. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal Youtube Refly Harun.
Baca Juga: Mau Menangkan Hadiah Senilai Total Puluhan Juta Rupiah? Yuk Ikutan Kompetisi Vlog Kartu Prakerja
Karena kalau pemerintahan gagal dalam membangun demokrasi, Refly menjelaskan, dalam melaksanakan amanahnya sebagai pemimpin maka siapa pun akan dicari sosok alternatif untuk dijadikan inspirasi.
"Sebagai contoh misalnya ketika Orde Baru berkuasa, siapapun yang melawan pemerintahan Pak Harto, ya melawan, maka terjadilah peristiwa 27 Juli 1996 ketika sebuah kelompok yang berasal dari entitas negara secara paksa kantor PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, dan memunculkan korban bahkan sampai sekarang ada yang hilang dan tidak kembali," ucapnya.
Refly menuturkan kalaupun korban tersebut dianggap meninggal, tetap saja tidak diketahui di mana dimakamkan, dan di mana jasadnya terakhir kali.
Baca Juga: Demi Perlindungan Data Pribadi, Menkominfo Harap DPR Mempercepat Proses Legislasi RUU PDP
"Jadi kritik JK ini harus ditanggapi secara lapang dada, diterima secara legowo, itulah problem kita, bahwa sering banyak orang yang memimpin organisasi tapi pemimpin itu ada yang namanya kepemimpinan, mungkin saja kita punya leader tapi belum tentu ada leadership," kata Refly Harun.
***
