PR CIREBON – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan syarat-syarat utama dalam rangka mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara berpendapatan tinggi sehingga masuk sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia.
“Kita untuk mencapai itu perlu persyaratan yang tidak mudah,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Call for Paper tentang Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan di Jakarta, Rabu 18 November 2020.
Syarat pertama adalah adanya infrastruktur yang memadai sehingga pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan baik secara kuantitas dan kualitas seperti yang telah dilakukan sebelum pandemi Covid-19 menyerang.
Baca Juga: Firli Bahuri Mengajak Para Civitas Akademika untuk Bersinergi dalam Upaya Pencegahan Korupsi
“Dalam lima tahun terakhir kita sudah melakukan banyak sekali bangun infrastruktur dalam rangka mengejar ketertinggalan di Indonesia,” tuturnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Syarat kedua adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik dari kemampuan karakter maupun skill mengingat Indonesia memiliki bonus demografi yaitu 52 persen dari total 309 juta penduduk berusia produktif.
Sri Mulyani menegaskan hal itu harus dilakukan karena sejalan dengan menjadi negara berpendapatan tinggi harus memiliki tingkat produktivitas dan inovasi yang harus tinggi juga.
Baca Juga: Kasus Kerumunan Massa Pernikahan Putri HRS, FPI: Undangan Resminya Tidak Sampai 30 Orang
“Tingkat produktivitas yang tinggi harus didukung SDM dan tenaga kerja yang baik. Tentu movement dari jumlah tenaga kerja informal yang tidak produktif itu semua jadi tantangan yang harus ditingkatkan,” ujar Sri.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah terus melakukan reformasi di bidang pendidikan agar adanya bonus demografi menimbulkan dampak positif terhadap faktor produksi dan inovatif.
Syarat ketiga adalah Indonesia harus memiliki kesiapan dalam mengadopsi teknologi karena ini merupakan salah satu jalan untuk keluar dari middle income trap.
Baca Juga: Tinjau Simulasi Vaksin di Bogor, Presiden Jokowi Sebut Vaksinasi Memerlukan Tahapan dan Izin BPOM
Menurutnya, adopsi teknologi masih menjadi tantangan cukup berat bagi Indonesia karena diperlukan berbagai ahli untuk membuatnya bersifat adaptable hingga mengembangkan kualitas infrastruktur digital pendukungnya.
“Adopsi teknologi masih menjadi tantangan yang sangat besar. kemudian juga perencanaan wilayah kita yang komprehensif dan matang itu semua menjadi satu yang perlu dipecahkan bersama,” kata Sri.
Syrat berikutnya adalah ekonomi dan sektor keuangan Indonesia harus sustainable, kredibel, maju, dan sehat sehingga APBN perlu untuk terus dijaga termasuk dalam kondisi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Positif Covid-19, Bupati Bogor Instruksikan Dinkes Lakukan Tracing pada Orang yang Kontak dengannya
“Stabilitas, ekonomi makro kita harus tetap dijaga dengan kerangka kebijakan makro antara Kemenkeu, BI, OJK, dan tentu sisi politik hukum yang tetap kuat,” pungkasnya.***