PR CIREBON – Diketahui sebelumya Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF akan mengusulkan fatwa terkait penambahan masa jabatan presiden selama 7-8 tahun dalam satu periode dan tak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya.
Usulan fatwa tersebut rencananya akan dibawa dan dibahas bersama dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang akan dilaksanankan pada 25-28 November 2020, di Jakarta mendatang.
"Di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali," ujar Hasanuddin.
Baca Juga: Terbukti Tidak Mendukung Gerak Presiden, Relawan Jokowi: Sebaiknya Ada Pergantian Mentri
Ia menjelaskan jika usulan tersebut muncul karena masa jabatan presiden yang dapat dipilih dua kali akan menimbulkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan bagi calon lain.
Atas rencana usulan tersebut, beberapa pihak pun menilai bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan. Namun, di sisi lain sejumlah pihak juga menilai bahwa ide usulan tersebut muncul karena ada oknum yang memang sengaja menjadikan MUI sebagai komoditas politik.
Menanggapi hal itu, Sekjen MUI Anwar Abbas pun meluruskan kabar terkait MUI yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden dari 5 tahun menjadi 7 tahun atau 8 tahun tersebut.
"Perlu dijelaskan duduk masalahnya," tutur Anwar dalam keterangan tertulis pada Rabu 21 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Soal Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja, BEM Nusantara Ajak Elemen Bangsa Tidak Terprovokasi
Menurut Anwar, usulan tersebut telah dihilangkan dalam daftar inventaris yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada 25 November 2020. Padahal, sebelumnya usulan tersebut memang sempat muncul.
"Salah satu masalah yang diusulkan ketika di tahap inventarisasi, yaitu masalah masa bakti presiden tersebut,” ujar Anwar dalam siaran pers diterima, Selasa 20 Oktober 2020.
“Tapi masalah tersebut ternyata tidak masuk ke dalam kelompok masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional," ucapnya.
Baca Juga: Jakarta Kotor Lagi Pasca Demo, Anies Sebut Tak Mau Mengeluh dan Salahkan Siapapun
Selain itu, Anwar juga mengatakan jika daftar masalah harus dipertimbangkan dengan matang terlebih dahulu sebelum dibawa ke Munas MUI. Pertimbangan dan keputusan itu sendiri berada di Komisi Fatwa.
"Dilihat dan dinilai oleh Komisi Fatwa. Dengan demikian Munas MUI jelas tidak akan membahas masalah yang menyangkut masa jabatan Presiden," ungkapnya.
Anwar menegaskan bahwa Munas MUI yang akan diselenggarakan bulan depan tersebut jelas tidak akan membahas masalah yang menyangkut masa jabatan presiden seperti yang sudah tersebar di beberapa media sebelumnya.***