Network
PR CIREBON – Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan untuk melakukan pemesanan vaksin dari luar negeri, pemerintah bertekad ingin menyudahi pandemi yang telah menimpa Indonesia bahkan dunia yang sudah hampir menginjak 1 tahun lamanya. Segala sektor telah digoyahkan oleh pandemi Covid-19 ini, mulai dari pariwisata, ekonomi, hingga pendidikan telah goyah dan merosot akibat dampak dari pandemi Covid-19 ini.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Kementerian Agama akan memastikan keamanan vaksin dari segi keselamatan orang yang akan divaksinasi dan memastikan kehalalannya.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan bahwa saat ini tim BPOM-MUI-Kementerian Agama sedang berada di Tiongkok untuk melakukan inspeksi pada perusahaan produsen vaksin dan meminta berbagai macam data mengenai produksi vaksin yang dibuat.
Baca Juga: Polisi Bongkar Salah Satu Grup Pelajar di Medsos Berisi Ajakan Rusuh saat Demo dan Senjata Tajam
“Pihak BPOM akan melakukan data sharing dengan BPOM-nya Tiongkok untuk memastikan keamanan vaksin, kebermanfaatannya, dan untuk mengeluarkan ‘emergency use authorization’ di Indonesia,” ujar Achmad Yurianto, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Achmad menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia sudah menjalin komitmen pada tiga perusahaan produsen vaksin di Tiongkok yaitu di antaranya ada Sinovac, Sinofarm, dan Cansino untuk kebutuhan vaksinasi di dalam negeri.
Achmad menerangkan bahwa vaksin dari tiga perusahaan tersebut telah menyelesaikan uji klinis tahap tiga dan bahkan sudah digunakan untuk vaksinasi tenaga kesehatan hingga militer di Tiongkok dengan sertifikat “emergency use authorization” yang telah dikeluarkan oleh otoritas kesehatan setempat.
Baca Juga: Ribuan Massa Berbagai Elemen Memenuhi Halaman Istana, Aksi Anarkis Diubah Jadi Pembacaan Sajak
Namun, tutur Achmad, BPOM RI tetap harus mendapatkan data yang valid mengenai vaksin mulai dari kebermanfaatan, efek samping, keamanan, keselamatan, proses produksi, dan lain sebagainya sebagai upaya untuk memastikan keamanan vaksin apabila nantinya akan digunakan untuk penduduk Indonesia.
