PR CIREBON – Berakhir ricuhnya dan tindakan anarkis yang terjadi dalam aksi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja disesalkan oleh banyak orang.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, ikut menyesalkan hal tersebut dan mengatakan bahwa jika ada perbedaan pendapat dan pandangan itu seharusnya dicarikan titik temu solusinya, bukan bertindak anarkis.
Ia berpendapat bahwa masyarakat harus selektif dan cerdas dalam memilah informasi agar tidak terpancing provokasi apalagi sampai berbuat anarkis.
Baca Juga: Homoseksual di Tubuh TNI Terbukti, Berikut Kronologi Awal hingga Diganjar Pemecatan
”Demokrasi dijalankan dengan kebebasan untuk menjamin aspirasi, tapi merusak fasilitas umum, menghancurkan fasilitas negara itu tidak bisa ditolerir, harus ditindak tegas. Karena ini bisa merusak keadaban kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ujar Benny Susetyo dalam keterangan di Jakarta pada Kamis, 14 Oktober seperti dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs Antara.
Benny Susetyo juga menyebutkan bahwa sebetulnya tindakan anarkis ini adalah pelanggaran terhadap hak publik dan juga pelanggaran terhadap orang untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai. Padahal, setiap ada pelanggaran konstitusi seharusnya masuk dalam judicial review atau uji materi lewat Mahkamah konstitusi (MK).
”Pemerintah dalam hal ini juga harus lebih transparan, kemudian memberi respons kepada masyarakat melalui tanggapan terbuka sehingga tahu keberatannya di mana. Tentu sudah ada kesempatan untuk melakukan uji materi. Adu argumen dan data di situ saja,” tutur Romo Benny, panggilan akrabnya.
Baca Juga: SBY Bukan Dalang Demo Tolak UU Omnibus Law, Mahfud: Penuduh Bukan dari Pemerintah, Tak Pernah Sebut
Menurutnya, di MK sudah ada mekanisme untuk menentukan perkara ini, sehingga sebaiknya dilakukan uji materi di sana, bukan dengan melakukan tindakan anarkis.
Ketika tindakan anarkis terjadi, Benny menyebut bahwa pemerintah harus tegas dan berani memutus tali kekerasan dengan menindak siapapun pelaku, provokator serta penyandang dananya.
”Itu harus transparan diungkapkan ke publik, supaya tidak menimbulkan salah penafsiran yang berbeda-beda. Karena ini pelanggaran hukum yang tidak ada kaitannya dengan motif-motif yang lain. Masyarakat juga jangan terpancing dengan grup WhatsApp yang memprovokasi untuk merusak itu,” katanya lagi.
Baca Juga: PDIP Soroti FPI dan PA 212 Ikut Aksi 1310: Demo Tidak Fokus, Hanya Ingin Jatuhkan Presiden Jokowi
Masyarakat juga harus melihat persoalan itu secara utuh jangan sepotong-sepotong, karena pemberitaan yang tidak utuh inilah kemudian masyarakat terprovokasi. Karena itulah, masyarakat harus cerdas dan selektif dalam memilah pemberitaan sehingga tidak mudah terprovokasi dan terjebak.
”Media harus mampu juga memberitakan kebenaran karena peranan media sangat penting untuk membangun dialog yang konstruktif dan tidak emosional. Kita berharap media massa itu menggunakan strategi yaitu media damai,” katanya.
Selain itu, Benny juga prihatin atas maraknya keterlibatan anak-anak sekolah, khususnya SMA dan SMK dalam aksi yang berujung anarkis ini.
Benny menilai bahwa anak-anak ini mudah terprovokasi hingga melakukan vandalisme sebagai cara mengatasi masalah yang sebenarnya salah. Romo Benny menilai ada yang salah dalam sistem pendidikan saat ini.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Sebagai Referensi Makanan Hingga Kecantikan
”Kita gagal dalam pendidikan kritis untuk membangun karakter pendidikan itu sehingga anak-anak akhirnya menjadi objek dari eksploitasi. Anak-anak itu sebetulnya kurang memahami masalah dan realita tapi lebih digerakkan oleh emosi dan solidaritas,” tutur Benny.
Lebih lanjut Benny menyebutkan bahwa hal ini adalah pekerjaan rumah besar bagi menteri pendidikan untuk berani mengoreksi sistem pendidikan yang ada. Dia mengatakan harus dicarikan solusi agar anak-anak sekolah ini punya harapan untuk masa depannya dan diarahkan energi mereka untuk menambah keterampilan, bukan untuk brutalisme.
”Kalau anak-anak itu mampu kreatif dan inovatif serta berpikir kritis maka mereka tidak akan mudah terjebak ke dalam vandalisme itu,” ujarnya.***