PR CIREBON- Akibat wabah pandemi Covid-19 di Indonesia, hampir semua perusahaan meminta karyawannya untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau yang kini disebut dengan Work From Home (WFH).
Tak hanya pada bidang pekerjaan, seluruh sekolah pun ditutup sementara hingga pandemi Covid-19 di Indonesia dapat terkendali.
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar tetap terlaksana di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun menerapkan metode belajar berbasis internet atau daring dari rumah masing-masing.
Baca Juga: Jangan Tuduh UU Omnibus Law Puaskan Pribadi, Puan: Hanya Kepentingan Nasional dan Rakyat Indonesia
Kegiatan WFH dan metode pembelajaran secara daring tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyebaran virus Corona pada klaster perkantoran dan sekolah.
Akan tetapi, kegiatan bekerja dan belajar dari rumah, di beberapa wilayah di Indonesia tidak tidak dapat terlaksana. Hal itu dikarenakan masih belum adanya koneksi jaringan internet di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mendorong pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) pada tahun 2021 karena sebanyak 12 ribu daerah di Indonesia yang masih belum terkoneksi internet.
“Maka kita kejar infrastruktur ICT, masih ada 12 ribu lebih desa yang belum terkoneksi jaringan internet,” tutur Sri dalam webinar Ekspor Profesi Keuangan di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Posko Aduan UU Omnibus Law Menjamur di Jateng, Ganjar Senang: Akses Masyarakat Bebas Berpendapat
Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan sebanyak Rp 29,6 Triliun untuk bidang ICT mencermati kebutuhan yang tinggi dampak penerapan kerja dan sekolah dari rumah memanfaatkan teknologi dalam jaringan (daring).
Alokasi untuk ICT itu, sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memberikan efisiensi, kemudahan dan percepatan.
Menurut Menkeu, konektivitas internet masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah karena belum 100 persen terealisasi.
“Mungkin rasio elektrifikasi sudah mendekati 100 persen tapi untuk konektivitas dari sisi internet belum 100 persen, ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita semua,” ucapnya.
Baca Juga: Demo Tolak UU Ciptaker Timbulkan Kerumunan, Airlangga: Jika Reaktif, Langsung Dibawa ke RS Rujukan
Meskipun ada koneksi internet, lanjut Sri, namun kualitas dari koneksi itu perlu mendapat perhatian.
ICT merupakan salah satu dari tujuh kebijakan strategis 2021 untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.
Selain ICT, jug ada pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp.550 triliun, kesehatan sebesar Rp. 169,7 triliun, perlindungan sosial Rp. 421,7 triliun, infrastruktur sebesar Rp. 413,8 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp. 104, 2 triiun, dan pariwisata Rp.15,7 triliun.***