Network
PR CIREBON - Di tengah pandemi covid-19, kesusahan yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak ekonomi. Pandemi covid-19 ini telah membuat para pelaku usaha kesusahan hingga pekerja di PHK. Kondisi ini tentu membuat perekonomian masyarakat berantakan.
Menanggapi kondisi demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN akan hadir agar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia.
"Sebagai pengelola keuangan negara, saya terus memastikan APBN hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujar Sri Mulyani pada Selasa, 7 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari website resmi Kemenkeu.
Baca Juga: Pertanian Tumbuh 16,24 Persen di Tengah Pandemi, Jokowi: Petani dan Nelayan Perlu Terus Didorong
Sejak terjadinya pandemi, APBN makin bekerja keras untuk meminimalisir dampak negatif Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat.
Setiap saat pemerintah memonitor perkembangan realisasi program kebijakan, mengevaluasi, serta meningkatkan semaksimal mungkin kapasitas belanja untuk kesejahteraan rakyat.
Sampai dengan 30 September 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah menunjukkan akselerasi akan pemanfaatannya.
Baca Juga: Najwa Shihab Dilaporkan ke Polisi, Fadli Zon: Kalau Hal Seperti Ini Dilaporkan, Demokrasi Macam Apa?
Realisasi bidang kesehatan sudah mencapai Rp21,92 triliun atau 25,04% dari total pagu Rp87,55 triliun. Bidang perlindungan sosial mencapai Rp157,03 triliun atau 77,01% dari total pagu Rp203,91 triliun. Bidang sektoral K/L dan Pemda mencapai Rp26,61 triliun atau 25,09% dari total pagu Rp106,05 triliun. Bidang UMKM mencapai Rp84,85 triliun atau 68,7% dari pagu Rp123,47 triliun. Bidang insentif usaha mencapai Rp28,07 triliun atau 23,27% dari pagu 120,61 triliun, sedangkan untuk realisasi pembiayaan korporasi masih menunggu waktu realisasinya.
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa beberapa program pun telah terealisasi dengan baik. Bantuan subsidi gaji sudah tercapai hingga Rp13,98 triliun untuk 11,65 juta peserta, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah disalurkan Rp17,8 triliun kepada 7,64 juta pengusaha mikro, serta bantuan operasional dan pembelajaran daring pesantren telah terealisasi Rp2,02 triliun.
Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program PEN, pemerintah melakukan reclustering anggaran PEN.
Baca Juga: Lakukan Pengamanan Maksimal Terkait Demo Nasional, Kabupaten Mokumoku Dijaga Ketat Polisi
Bidang kesehatan dari total pagu Rp87,55 triliun ditambah menjadi Rp87,93 triliun, bidang perlindungan sosial Rp203,9 triliun ditambah menjadi Rp239,53 triliun, bidang sektoral dan Pemda dari Rp106,11 triliun direalokasi menjadi Rp70,10 triliun, bidang UMKM ditambah dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,21 triliun, pembiayaan korporasi direalokasi dari Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun, dan insentif usaha tidak mengalami perubahan yaitu Rp120,6 triliun.
Terakhir, penempatan dana PEN di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tahap I telah berhasil menyalurkan kredit hingga 4,7 kali lipat. Selanjutnya, di tahap 2 pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga menempatkan dana pada 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD), tahap 1 sebesar Rp11,2 triliun, serta 3 bank syariah sebesar Rp3 triliun.
Baca Juga: Ketua Fraksi PKS: Pancasila Harus Menjadi Dasar Pembentukan Semua Jenis Perundang-undangan
Selain itu, Menkeu juga mengajak masyarakat agar terus disiplin menerapkan 3M untuk meminimalkan risiko Covid-19 dalam menjalankan aktivitas.
"Mari terus ikhtiar bersama berjuang melawan Covid-19. Terus terapkan 3M. Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak,"ucapnya. ***
