PR CIREBON - Banyak pihak tidak setuju usai DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) pada Senin, 5 Oktober 2020.
Hal tersebut telah membuat masyarakat Indonesia marah dan menyayangkan keputusan yang dianggap terburu-buru di tengah polemik. Warganet pun sampai menggunggah foto formulir pendaftaran Sunda Empire ke Twitter dan menjadi viral di media sosial.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terkait sahnya UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Baca Juga: Omnibus Law Terus Tuai Polemik dan Penolakan, Guru Besar UGM Beberkan Bahayanya
Bahkan Sunda Empire sempat masuk dalam daftar trending topik di Twitter, dengan cuitan yang melebih 23 ribu cuitan.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI, salah satu cuitan yang paling banyak mendapat respon adalah milik akun Twitter @Tolo052. Ia mengunggah foto Rangga Sasana, petinggi Sunda Empire dengan narasi seperti berikut.
"Dunia ini ketar ketir setelah kepergian mu bung," tulis @Tolo052. Cuitan itu telah disukai lebih dari 2.600 warganet dan mendapat 600 retweet.
Baca Juga: KAMI Dituding Buat Gaduh dan Surati Jokowi, Din Syamsuddin: Justru Pemerintah yang Membuat Kegaduhan
Sementara warganet lain yang kecewa dengan DPR, justru menilai Sunda Empire lebih baik, hingga mereka meminta perkumpulan ini kembali viral.
"Dear @DPR_RI, you know you’re messed up when people choose to trust sunda empire more than you (DPR yang terhormat, Anda tahu Anda kacau ketika orang memilih untuk lebih mempercayai kerajaan Sunda daripada Anda)," tulis salah satu pengguna Twitter.
Beberapa warganet bahkan mengunggah formulir pendaftaran Sunda Empire dengan menambahkan narasi yang kecewa terhadap DPR.
Baca Juga: Lakukan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu Pastikan APBN Bisa Dirasakan Masyarakat
"When DPR bring the dark, Sunda empire bring the light (Saat DPR membawa kegelapan, Sunda Empire membawa cahaya)," tulis seorang warganet yang mengunggah formulir pendaftaran Sunda Empire.
"Nunggu Sunda Empire open member," cuit akun Twitter @anisaseptn.
"Petinggi Sunda Empire lebih jauh lebih waras dari DPR," tulis akun Twitter @dayatpiliang.
Baca Juga: Pertanian Tumbuh 16,24 Persen di Tengah Pandemi, Jokowi: Petani dan Nelayan Perlu Terus Didorong
Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang disetujui oleh tujuh fraksi, sementara dua fraksi yaitu Demokrat dan PKS menolaknya dengan tegas.
Keputusan ini dinilai terburu-buru, terlebih UU tersebut telah menuai banyak polemik sejak dijadikan RUU, terutama pada klaster Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan para pekerja.***