Network
PR CIREBON – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dianggap membuat kegaduhan oleh beberapa pihak, hingga kehadirannya selalu mengalami penolakan massa.
Din Syamsuddin, selaku KAMI pun menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan mengatakan bahwa awalnya dia menulis surat sebagai kritik ke pemerintah karena dia khawatir dianggap menciptakan kegaduhan.
Akan tetapi, Din menilai justru sebenarnya pemerintah sendiri yang menciptakan kegaduhan, salah satunya adalah pengesahan UU Cipta Kerja yang mendadak dan dimajukan dari jadwal semula. Semula, RUU itu direncanakan akan dibawa ke paripurna pada 8 Oktober 2020, tetapi tiba-tiba dimajukan pada Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Lakukan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu Pastikan APBN Bisa Dirasakan Masyarakat
Din mengatakan, justru dengan langkah pemerintah yang tentu bersama DPR malah menimbulkan kegaduhan. Aksi-aksi penolakan sebelumnya membuktikan bahwa UU itu banyak yang tidak menyetujuinya.
"Kami tidak dapat memahami apakah pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan ketidakgaduhan atau sebaliknya justru ingin mendorong kegaduhan itu sendiri?" kata Din dalam suratnya pada Selasa, 6 Oktober 2020, seperti dilansir Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi, partner sindikasi konten Viva.
Din mengaku heran dengan kecenderungan pemerintah bersama DPR untuk mengesahkan sejumlah RUU untuk menjadi UU, seperti UU Minerba, Perppu yang dikebut menjadi UU Keuangan untuk Penanggulangan Covid-19 dan akhir-akhir ini UU Cipta Kerja yang dinilai potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang lebih besar lagi.
Baca Juga: Pertanian Tumbuh 16,24 Persen di Tengah Pandemi, Jokowi: Petani dan Nelayan Perlu Terus Didorong
"Sayangnya pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk tergesa-gesa mengesahkannya pada waktu malam, tanpa membuka ruang bagi aspirasi rakyat," ujar Din.
