PR CIREBON - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat menilai pendidikan politik perlu digalakkan terhadap masyarakat kini.
Ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman publik terhadap proses politik dan dampaknya, sekaligus juga untuk menekan praktik oligarki dalam kontestasi politik.
"Karena kurangnya pemahaman masyarakat akan kebutuhan pemimpin yang tepat, seringkali masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan segelintir orang yang mengarahkan pilihannya pada calon tertentu dalam satu proses kontestasi politik," ungkap Lestari Moerdijat atau akrab disapa Rerie dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 08 September 2020.
Baca Juga: Puji Sikap Pemerintah Tunda Ibu Kota Baru Selama Pandemi, PPP: Bukti Utamakan Kepentingan Publik
Hal itu dikatakan Rerie saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertema "Oligarki dan HAM: Konsep dan Praktiknya di Indonesia" yang digelar Komnas HAM, belum lama ini.
Lestari melihat kontestasi politik di Indonesia berlangsung dengan sudah adanya sejumlah aturan yang menjamin kesamaan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum.
Bahkan, peraturan tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Baca Juga: DKI Perluas TPU Pondok Ranggon, Upaya Pemprov Sediakan Pemakaman Layak Bagi Jenazah Pasien Covid-19
Atas sebab itu, Rerie menilai aturan itu seharusnya tidak ada lagi disparitas dalam bentuk SARA, yang seringkali hadir dalam proses kontestasi politik.
"Hak dipilih dan memilih warga negara dibuka seluas-luasnya oleh undang-undang yang ada saat ini," jelas Rerie, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Namun demikian, kondisi pemahaman masyarakat yang sangat terbatas dalam masalah politik dan kepemimpinan bangsa saat ini, tentu tak heran bila praktik oligarki tidak akan pernah pergi dari sistem perpolitikan Indonesia.
Baca Juga: Disinggung Soal Arief Poyuono, Jubir Gerindra Berkelakar Seolah Lupa: Ada yang Kenal Gak?
Untuk itu, Rerie melihat perlunya proses pendidikan politik masyarakat yangharus ditingkatkan, sekaligus mencegah pengaruh aspek sosialkultural yang ikut ada.
"Kita tidak bisa menyalahkan partai politik saja dalam konteks munculnya praktik oligarki dalam kontestasi politik. Kita harus lihat dari sudut pandang yang lebih komperhensif bahwa proses kontestasi politik di Indonesia juga dipengaruhi aspek sosialkultural," katanya
Dengan demikian, mencari solusi agar pelaksanaan kontestasi politik di Indonesia lebih demokratis, tidak hanya dengan menemukan kesalahan semata dari sistem yang ada, tetapi juga harus secara bersama segera mencari solusi untuk membenahi sistem politik tanah air.***