PR CIREBON - Mobilitas antar kota maupun dalam kota menjelang Idul Fitri diyakini tetap mempunyai risiko penularan Covid-19.
Karena itu, keputusan pemerintah untuk melarang mudik lokal dalam momentum Idul Fitri dinilai sangat tepat.
Hal itu diungkapkan oleh Prof Dr dr Syamsul Arifin MPd selaku Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19.
"Apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini tentunya berdasarkan perkembangan kasus Covid-19 yang naik cukup signifikan dan belum bisa dikendalikan, jadi sangat tepat melarang semua mobilitas di momen Lebaran ini termasuk aglomerasi," kata dia kepada ANTARA pada 8 Mei 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
Membeda-bedakan kondisi wilayah terkait larangan mudik, kata Syamsul, justru dinilai masyarakat sebagai ketidakadilan.
Untuk itulah, lanjutnya, satu kalimat yaitu "melarang segala bentuk mudik" wujud pemerintah tak pilih kasih di mata publik.
Baca Juga: Gadis Kelas 6 SD Melakukan Penembakan Kepada 2 Orang Siswa dan Seorang Penjaga Sekolah
Ia mengatakan bahwa masyarakat jangan beropini mencari alasan untuk mudik karena jelas ada larangannya.
"Sekarang kembali ke masyarakat, sudah jelas dilarang mudik jangan beropini macam-macam mencari pembenaran untuk tetap mudik,” papar Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.
Kebijakan larangan mudik, katanya, sejatinya untuk menyelamatkan masyarakat dari virus yang mematikan.
Baca Juga: Salah Satu Pendiri Merk Sepatu Terkenal Vans, Paul Van Doren Meninggal Dunia Diusia 90 Tahun
“Kebijakan pemerintah ini semata-sama untuk menyelamatkan kita semua dari potensi penularan Covid-19 bukan hal lain," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memperbolehkan mobilitas di wilayah aglomerasi dinilainya jadi kebijakan yang membingungkan bagi masyarakat.
Kecemburuan sosial pun mengemuka khususnya bagi mereka yang tidak bisa mudik di kota yang jauh dari tempat tinggal seperti lintas provinsi.
Namun, semua opini negatif tersebut hilang dengan sendirinya seiring pemerintah menegaskan tak mengizinkan mudik Idul Fitri dan kegiatan mobilitas lainnya antar kota atau kabupaten dalam provinsi.
Dalam pelaksanaan penyekatan di lapangan, ia berharap ada ketegasan petugas tanpa toleransi, kecuali alasan lain selain aktivitas mudik didasarkan dokumen perjalanan yang telah diatur.
"Tes secara acak antigen juga bagus dan sangat kami apresiasi. Hal ini sebagai efek jera sekaligus edukasi ke masyarakat yang masih nekat mencoba mudik,” kata dia.
“Pada akhirnya, diharapkan masyarakat betul-betul sadar kebijakan larangan mudik ini harus dipatuhi," tandasnya.***