PR CIREBON - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyetujui apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) , Anwar Abbas, yang mengatakan bahwa Indonesia sudah sepakat untuk tidak setuju atas tindakan-tindakan yang bersifat radikalisme maupun intoleransi.
Namun, Anwar Abbas merasa bingung terkait adanya beberapa pihak yang terus mengangkat dan membesarkan isu radikalisme dan Intoleransi.
Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang bila terus menghadapi persoalan radikalisme dan intoleransi hanya akan menghabiskan dan menguras energi saja.
Baca Juga: Fakta Kronologi Meninggalnya Mantan Personel Trio Macan Chaca Sherly
Untuk itu, Refly Harun menyebut bahwa di dalam masyarakat ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang menganggap masalah intoleransi dan radikalisme merupakan masalah utama bangsa.
Sehingga mereka selalu mengagung-agungkan dan menggaung-gaungkan soal isu tersebut.
"Seolah-olah Indonesia dalam tahap bahaya radikalisme dan intoleransi, tetapi kelompok dua seperti yang disampaikan oleh Anwar Abbas," kata Refly Harun, sebagaimana dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Refly Uncut pada Minggu, 3 Januari 2021.
Refly menyatakan kalau dia menyetujui pernyataan Anwar Abbas yang mengatakan kalau sebenarnya pemerintah, penguasa, atau orang yang berada di seputar kekuasaan atau pendukung kekuasaan selalu membesar-besarkan radikalisme dan intoleransi.
Baca Juga: Abu Bakar Ba’asyir Bebas, Australia Ingatkan Indonesia Tetap Awasi Meski Sudah Bebas
"Saya dengan tegas mengatakan setuju pandangan ini, kenapa begitu? Kita harus pahami itu semua tentang politik, hanya soal politik," ucapnya.
Refly menuturkan kalau seseorang ingin mendekat kepada pemerintah, alasan yang paling justified saat ini untuk seseorang itu untuk membela Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan lain sebagainya adalah dengan dua isu.
Dua isu tersebut yakni radikalisme dan intoleransi, dan menganggap seolah-olah semua masyarakat yang mendukung Jokowi terpanggil untuk memerangi radikalisme dan intoleransi.
Baca Juga: Bantah Kabar Terkait Dirinya Menjadi Pendeta, Justin Bieber: Belum Memiliki Keinginan Seperti Itu
"Yang jumlahnya mungkin ga banyak, jumlahnya kecil saja, dan kalau memang itu dilakukan kan ada mekanisme penegakkan hukum yang namanya Law Enforcement," ucapnya.
Jadi, Refly menambahkan, ada mekanisme penegakkan hukum yang disebut Law Enforcement, karenanya dia menilai hal itu terlalu berlebihan.
Dia melanjutkan bahwa kelompok apapun yang melakukan intoleransi dan radikalisme bisa dilakukan penegakkan hukum.
"Tapi mereka kuat? siapa bilang, FPI sebagai contoh yang dianggap radikal dan intoleran, buktinya ketika pemimpinnya Habib Rizieq Shihab ditersangkakan, ditangkap, dan ditahan dengan sedikit "semena-mena", toh tidak ada perlawanan juga," katanya.
Baca Juga: Minta Mensos Risma Fokus di Penyaluran BST, Luqman Hakim: yang Remeh-Remeh Nanti Aja Diurusnya
Refly mengungkapkan bahwa ketika Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan mereka tidak melakukan perlawanan.
Begitu juga ketika enam laskar FPI ditembak mati, tidak ada yang melakukan perlawanan dari FPI.
"Toh mereka tetap melakukan jalur-jalur hukum untuk mempertahankan hak mereka. Terhadap enam laskar FPI, mereka berharap Komnas HAM menjelaskan atau membuat terang masalah ini," ucap Refly.
Selain itu terhadap kasus yang dihadapi Imam Besar FPI yaitu Habib Rizieq Shihab, pihak FPI sendiri menempuh upaya praperadilan.
Baca Juga: Kapal Tanker Korea Selatan Masuki Perairan Iran, Memperparah Ketegangan Kedua Belah Pihak
Refly menjelaskan kalau itu merupakan tanda bahwa mereka taat kepada prosedur hukum yang berlaku.
"Walaupun dalam kacamata banyak orang mereka diperlakukan secara tidak adil. Jadi terlalu berlebihan kalau mengatakan intoleransi dan radikalisme menjadi bahaya laten," kata Refly Harun.***