PR CIREBON- Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam Abid Althagafi angkat bicara terkait status izin tinggal Rizieq Shihab selama berada di Arab Saudi.
Dubes Esam menyebut bahwa tidak ada masalah yang dialami Rizieq selama tinggal di Saudi. Lantaran keputusannya untuk tinggal di Saudi merupakan keputusannya sendiri dan bukan campur tangan dari pemerintah Saudi. Sehingga, pemerintah Saudi pun mengizinkan ketika Rizieq memutuskan untuk kembali ke Indonesia.
Sementara itu, dalam sebuah pernyataan sebelumnya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak menghalangi Rizieq pulang ke Indonesia. Namun, pada saat itu Pimpinan Besar FPI tersebut tersangkut masalah keimigrasian.
Baca Juga: Meresahkan, MPR: Benny Wenda Harus Segera Diberi Tindakan Keras dan Diproses Hukum
Agus mengatakan bahwa saat itu nama Rizieq di sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih berstatus red blinking dengan tulisan visa habis, dan dalam kolom lain tertulis pelanggar undang-undang. Lanjutnya, red blinking ini merupakan sinyal bahwa Rizieq hingga saat ini belum bisa keluar dari Arab Saudi.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam kanal YouTube miliknya pun ikut berpendapat.
“Hal ini jelas, bahwa pernyataan Dubes Arab Saudi ini membantah pernyataan dari Dubes RI yang menyebut bahwa HRS ada masalah keimigrasian red blinking yaitu Overstay dan pelanggar UU, berkali-kali dia meyakinkan seolah-olah HRS orang bermasalah sehingga tidak bisa pulang,” katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari YouTube Refly Harun pada Jumat, 4 Desember 2020.
Baca Juga: Ustaz Maaher Jadi Tersangka Ujaran kebencian, Polri: Penangkapan Sudah Sesuai Prosedur
Refly berkata, seharusnya dubes itu melindungi segenap warga negara di tempat dia ditugaskan. Jika ada warga negara yang bermasalah maka dia yang harus menyelesaikannya.
“Bukan malah membesar-besarkan atau memberitakan. Apalagi kemudian akhirnya dibantah,” ucapnya.
“Kita tidak mencari versi mana yang benar, tapi apa kepentingannya untuk mengatakan bahwa HRS bermasalah, padahal tidak bermasalah bagi seorang Dubes Arab Saudi di Jakarta,” lanjutnya.
Refly mengatakan, kalau Dubes Arab itu ingin menyenangkan pemerintah Indonesia, mungkin dia akan mengatakan bahwa HRS itu bermasalah, karena itu lama penyelesaiannya. Akan tetapi ternyata tidak dilakukan.
“Jadi, tidak heran jika Ketum PA 212 meminta Dubes RI ini dicopot. Menurut saya, pertanyaanya adalah apakah Dubes RI untuk Arab itu bertindak independen atau sedang menjalan misi dari pemerintah? Keinginan dari orang yang menyuruhnya,” ujarnya.
Baca Juga: KPU Akan Berikan Petugas Pilkada 2020 APD Lengkap, dr. Tirta: Engga Ngerti Skala Prioritas
Dia menuturkan, bahwa Ini adalah sebuah misteri yang mungkin perlu diungkapkan mungkin juga tidak.
“Akan tetapi, jika kita ingin melupakannya, maka kepulangan HRS harus menjadi momentum. Jadi, masalah terkait pengasingan, pelarian, atau apapun istilahnya perihal HRS di Arab Saudi tidak kita singgung lagi, termasuk kasus di tahun 2017 ke bawah dan skrg memulai hidup baru,” ucapnya.
Lebih lanjut, Refly mengatakan, hidup baru tersebut, bukan berarti HRS harus menjadi bagian dari pemerintahan atau bagian dari penguasa yang harus mengatakan tunduk terhadap kekuasaan, tetapi bisa jadi tetap menjalankan peran kritisnya sebagai warga negara.
Baca Juga: Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya dan Termiskin, Menurut Riset KPK
“Mudah-mudahan ada perlakuan yang sangat adil, sangat beradab, serta menjunjung Persatuan dan musyawarah mufakat yang didasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa,”katanya.
“Agar HRS benar-benar bisa normal hidupnya sebagai warga negara, dan menjalankan fungsi kewarganegaraan termasuk melakukan pendidikan kritis terhadap masyarakat, sama-sama menjaga moral dan akhlak masyarakat dengan tagline revolusi akhlak yang dia gaungkan dan dengungkan,” pungkasnya.
***