Network
PR CIREBON - Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama dengan beberapa orang lainnya ditangkap oleh KPK di Bandara Soekarno Hatta saat kepulangannya dari Hawaii, pada Rabu 25 November 2020 atas dugaan korupsi terkait penetapan izin ekspor benih lobster.
Sebagaimana diketahui, pada saat operasi tangkap tangan (OTT) di bandara tersebut, di dalam rombongan Menteri Edhy itu juga terdapat tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Meskipun berada dalam satu rombongan dengan Edhy prabowo pada saat operasi tangkap tangan (OTT), namun pihak KPK tidak ikut serta membawa Ngabalin. Mengingat, Ngabalin juga termasuk orang yang menjabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga: Akui Kerumunan FPI di Megamendung Tak Terkendali, Ade Yasin Akan Kooperatif Dengan Polda Jabar
Mengenai hal itu, Refly Harun dalam akun YouTube-nya pun ikut berpendapat, dia mempertanyakan kenapa Ngabalin dipisahkan dari rombongan.
“Karena kalau bicara terkait OTT biasanya semua yg ada dalam rombongan tersebut diambil semua, lalu nanti terlihat ada relevansinya atau tidak, baru kemudian dilepaskan. Harus ada yang namanya persamaan di depan hukum siapapun dia,” tuturnya dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun YouTubue Refly Harun, Rabu 2 Desember 2020.
Lanjutnya, ketika pernyataan ngabalin mengenai Edhy Prabowo yang dianggapnya baik dan bahkan ada video beredar bahwa Ngabalin mengawal Edhy Prabowo dan sebagainya, hal itu menunjukan bahwa memang sense terhadap kasus korupsi itu tidak tinggi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Tunjuk Syahrul Yasin Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim
“Meski tahu bahwa orang tersebut korupsi, tapi tidak ada perasaan ingin memarahi, mengutuk, memaki kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi yang merusak negara ini. Padahal Indonesia sampai saat ini menjadi negara asia ketiga dengan tingkat korupsi tertinggi,”katanya.
Refly menambahkan, seorang menteri yang korupsi tidak bisa ditolerir. Edhy membuat sebuah kejahatan dengan menerima uang siap, dan itu bukan sebuah hal yang patut diberikan simpati, korupsi adalah kejahatan.
Ahli hukum tata negara itu juga mengatakan, Kalau prospektifnya benar terhadap pemberantasan korupsi, harusnya kursi ini tidak diberikan lagi kepada Gerindra.
Baca Juga: Instagram Blokir Postingan Permohonan Maaf HRS, dr. Tirta: Wow Galak Ya Instagram
“Gerindra sudah gagal menempatkan kadernya untuk menjadi menteri yang baik. Sebagai bentuk hukumannya, adalah Gerindra harus dihilangkan satu kursi di menteri KKP. Bukan diganti orang Gerindra lainnya,” ucapnya.
Refly menambahkan, jika masih diganti oleh kader Gerindra lainnya, hal ini menunjukkan bahwa istana pun tidak peka terhadap kasus pemberantasan korupsi. Selain Prabowo juga tidak memberikan sebuah statement yg keras, istana juga tidak peka kalau masih memberikan kursi itu kepada Gerindra.
Lebih lanjut, Refly menuturkan, kalau memang Ngabalin ikut terlibat dan menikmati kasus suap Edhy Prabowo, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Dia juga meminta kepada semua pihak harus lebih peka terhadap koruptor.
Baca Juga: Antisipasi Peringatan Hari Lahir GAM, Polda Aceh Tingkatkan Patroli
“Jangan hanya marah terhadap orang yang berbeda pendapat, tapi marahlah juga dengan para koruptor, jangan malah berbalik dan memuji-muji koruptor, seolah itulah persahabatan sejati,” ucapnya.
“Menurut saya, perspektif seperti itu tidak seharusnya dimiliki oleh pejabat publik di republik ini, kalau kita ingin melihat korupsi enyah di negeri ini. Kecuali kalau kita ingin tetap menjadi bagian dari sebuah rezim yang korup," lanjutnya.***
