Network
PR CIREBON - Wabah pandemi Covid-19 masih terus terjadi peningkatan di berbagai daerah di Indonesia. adanya peningkatan tersebut, menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 dan pentingnya penggunaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Untuk itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk sadar akan bahaya Covid-19 dan pentingnya penerapan protokol kesehatan guna menekan laju pertambahan kasus Covid-19 yang kian meluas.
Bagi masyarakat yang kedapatan melanggar penggunaan protokol kesehatan Covid-19 selama masa pandemi, maka pemerintah dengan tegas akan memberikan sanksi dan penegakkan hukum terhadap pelanggar tersebut.
Baca Juga: Bak Kena Karma, Djoko Tjandra Ngaku Tertipu Pinangki dan Andi Irfan terkait 10 Action Plan Kasusnya
Sementara itu, pemerintah dan tokoh masyarakat harus dapat menjadi sosok yang mampu menjadi contoh yang baik kepada masyarakat terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Namun, dalam prakteknya masih saja ada tokoh masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan.
Baru-baru ini Wakil Ketua DPRD Kota Tegal kedapatan melanggar penerapan protokol kesehatan dengan mengadakan kegiatan konser, yang mana kegiatan tersebut dapat menimbulkan penularan Covid-19.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs Antara, Wasmad Edi Susilo, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, mengaku khilaf karena telah menggelar kegiatan konser dangdut di tengah pandemi Covid-19.
“Semua proses (hukum) sudah berjalan dan saya telah menyampaikan permohonan maaf,”ucap Wasmad ketika dihubungi melalui telepon, di Tegal, Sabtu 26 September 2020.
Baca Juga: PSBB Jakarta Diperpanjang hingga Oktober, Pengusaha Ngaku Pasrah dan Tetap Dukung Anies Baswedan
Wasmad mengatakan bahwa saat ini dirinya masih terus mengikuti proses hukum terkait penyelenggaraan konser dangdut yang digelar pada Rabu 23 September di Kota Tegal tersebut.
“Saat ini proses hukumnya belum selesai. Jadi, nanti saya ikuti saja lah dan kooperatif saja,”ujarnya.
Dirinya mengaku telah diperiksa oleh polisi selama beberapa jam terkait klarifikasi pelaksanaan konser itu.
“Terus terang setelah ada hajatan, saya capek sekali. Namun, secara umum, saya sudah menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian tersebut, meski sebelumnya sudah dikoordinasikan,”tuturnya.
Wasmad sendiri mengatakan bahwa proses pemeriksaan kasus tersebut sudah cukup.
Baca Juga: Waspada Isu Tsunami di Selatan Jawa, BMKG Beri Penjelasan Lengkap Gempa Megathrust
Kompol Joeharno, selaku mantan Kepala Kepolisian Sektor Tegal Selatan mengatakan bahwa pada awalnya penyelenggara hajatan mengajukan izin penyelenggaraan organ tunggal.
Akan tetapi, menurutnya, saat pihaknya berkunjung ke rumah penyelenggara hajatan ternyata membuat panggung konser dangdut, sehingga pihaknya mencabut izin yang sudah diberikan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal tersebut.
“Karena penyelenggaraan izin organ tunggal untuk memeriahkan pesta pernikahan, kami bisa memberikan izin meski harus mematuhi protokol kesehatan,”ucapnya.
Tetapi, tambahnya, pada kenyataannya izin tersebut disalahgunakan untuk penyelenggara pentas dangdut, sehingga izin tersebut langsung dicabut.
Meskipun demikian, kata dia, meski izin sudah dicabut oleh pihak kepolisian, penyelenggara hajatan tetap ngotot menyelenggarakan pentas dangdut tersebut.***
