Network
PR CIREBON - Pemerintah yang secara resmi sudah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang berlaku di Jawa dan Bali.
Selain PPKM Darurat yang telah diberlakukan pemerintah, Bantuan Sosial (Bansos) juga terus diperpanjang salah satunya dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Provinsi Jawa Barat sendiri diketahui sudah ada penerima bansos Kemensos ini mencapai tujuh juta penerima atau kepala keluarga.
Baca Juga: Mengaku Sempat Memiliki Nama Panggung Lain Sebelum Terkenal, Ayu Ting Ting: Ayu Debita Namanya Dul
Perlu diketahui, bahwa bansos Kemensos dan bansos Provinsi Jabar adalah berbeda.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Jabarprov, warga Jabar penerima bansos dari Kemensos yang mencapai 7 juta tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Sosial Jabar, Dodo Suhendar yang mengungkapkan bahwa sasaran dari penerima bansos Kemensos berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran yang merupakan Bansos Pemprov Jabar.
Baca Juga: Ramalan Horoskop 10 Juli 2021: Capricorn, Aquarius, dan Pisces Perlu Penegasan untuk Diri Sendiri
Dodo mengungkapkan, penerima bansos Kemensos ini berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sementara untuk bansos Pemprov Jabar menyasar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau non-DTKS.
Hingga saat ini, Dinas Sosial Jabar sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima BST ke Pusdatin Kemensos.
“Data KRTS penerima bansos Provinsi Jabar tahun 2020 yang sudah diajukan ke Pusdatin Kemensos dan masuk buffer stock data calon penerima BST belum ada yang masuk dalam penetapan,” ucap Dodo.
Di sisi lain, disampaikan kalau PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga.
Berdasarkan data, bansos pangan non tunai mencapai 15,93 juta KPM dengan besarannya mencapai Rp200 ribu per bulan.
Selanjutnya bansos tunai dengan menyasar 10 juta KPM dengan indeks Rp300 ribu per bulan.
Demi mendukung berjalannya kebijakan bansos tersebut, Dodo menjelaskan kalau pihaknya terus menganalisa dan mempersiapkan data sasaran bansos Provinsi Jabar.
Selain itu juga akan terus mengkaji besaran manfaat dan jenis bantuan yang diberikan, mulai dari uang tunai atau bahan pangan terutama di masa PPKM Darurat.
“Apakah berwujud tunai atau bahan pangan atau yang lain sesuai dengan kebutuhan yang paling urgent dan kemampuan anggaran Pemprov Jabar pada masa PPKM Darurat ini,” ucap Dodo.***
