PR CIREBON - Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Jabar menggandeng dua lembaga keuangan, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar, untuk berkomitmen membantu pemulihan ekonomi di Jabar.
Komitmen disampaikan langsung pimpinan kedua lembaga saat Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Jabar yang dipimpin Ketua Komite PED Jabar Ipong Witono mengunjungi kantor kedua lembaga tersebut.
Kepala KPwBI Jabar Herawanto mengatakan, pihaknya akan memberikan analisa ekonomi secara berkala kepada Komite PED Jabar dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar. Analisa tersebut menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Dipercaya dapat Menarik Investasi Digital, Asosiasi: Perizinannya Lebih Mudah
"BI akan memantau dan memberikan analisa kebijakan moneter yang diambil dalam setiap langkah pemulihan ekonomi di Jabar. Ini sangat penting karena kami berharap dunia usaha bisa kembali bangkit dengan cepat sehingga perekonomian masyarakat akan terangkat," kata Herawanto, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Minggu, 18 Oktober 2020.
Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Divisi Kebijakan Ekonomi dan Jasa Keuangan PED Jabar, Triana Gunawan, juga menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyukseskan program pemulihan ekonomi dalam sektor jasa keuangan bersama Komite PED Jabar.
“OJK Jabar akan memetakan dan memberi analisa berkala tentang kinerja sektor ekonomi dalam prespektif jasa keuangan,” ucap Triana.
Baca Juga: Penampungan Ilegal Calon Pekerja Migran di Cirebon Digrebek, BP2MI: Keadaan yang Sangat Tidak Layak
Dibantu dua lembaga keuangan tersebut, PED akan mulai bergerak dari kegiatan sosialisasi program pemulihan ekonomi kepada para pelaku usaha.
Herawanto yang menjadi Ketua Divisi Kebijakan Ekonomi dan Jasa Keuangan PED Jabar menyatakan, perlu sosialisasi yang komprehensif. Sebab, banyak pelaku usaha yang belum paham soal program pemulihan ekonomi.
“Perlu ada sosialisasi dan komunikasi yang intens dengan para pengusaha, terutama di daerah. PED Jabar bisa melakukan inisiasi tersebut agar masyarakat memahami dan bisa ikut serta dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) maupun PED,” ucapnya.
Baca Juga: Kebakaran Besar Terjadi pada Toko Material di Jakarta Barat, 13 Damkar Dikerahkan BPBD
Herwanto mengatakan akan berbagi tugas dengan KPwBI. KPwBI akan melakukan koordinasi dan komunikasi dalam program intermediasi Himpunan Bank-Bank Pemerintah (Himbara) dengan pengusaha. Sedangkan PED akan turun ke daerah menyampaikan program dan meminta masukan dari pengusaha di daerah terkait kendala di lapangan.
Salah satu program yang masih belum dipahami pelaku usaha di daerah adalah kebijakan restrukturisasi dan relaksasi kredit. Kedua program tersebut bertujuan meringankan pelaku usaha dalam pembayaran kewajiban utang ke perbankan. Program ini digagas karena banyak pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.
Selain itu, Ketua PED Jabar Ipong Witono juga mengatakan, OJK Jabar dan Komite PED Jabar akan membangun crisis center guna memonitor dan mengevaluasi kebijakan jasa keuangan.
Baca Juga: Prosedur Tak Sejalan dengan HAM, Jokowi Didesak untuk Segera Terbitkan Perppu Cabut UU Ciptaker
“Perlu ada forum untuk intermediasi dunia usaha dan lembaga jasa keuangan. Melalui crisis center ini, kesulitan yang ada di lapangan akan dicarikan solusinya,” kata Ipong.
Menurut Ipong, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyusun database anggota asosiasi dunia usaha. Pendataan dilakukan untuk mengetahui pelaku usaha yang memerlukan pendampingan jasa keuangan di setiap sektor usaha bersama OJK Jabar.
“Dunia usaha menyambut baik rencana perpanjangan relaksasi hingga 2021-2022 yang disampaikan oleh OJK Pusat. Ini akan jadi kabar gembira bagi dunia usaha,” katanya.
Baca Juga: PMI Kabupaten Cirebon Gunakan Plasma Darah untuk Sembuhkan Pasien Covid-19
Dalam rangka membantu rangkaian program kerja PED dan mendorong pemulihan ekonomi di Jabar tersebut, KPwBI Jabar dan OJK Jabar juga akan menempatkan staf khusus dalam Komite PED Jabar. Tujuannya untuk memantau kinerja jasa keuangan di Jabar.***