Network
Berbicara kepada Anadolu Agency (AA) Rabu malam, Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen menambahkan bahwa Bangladesh optimis akan memulai repatriasi berkelanjutan bagi Rohingya.
"Kami siap mengirim pengungsi Myanmar kembali ke negara mereka. Kami yakin, karena Myanmar setuju untuk mengambil mereka kembali, memastikan keselamatan dan keamanan mereka, bahwa pemerintah baru akan menghormati komitmennya," katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Anadolu Agency.
Baca Juga: Tidak Hanya di Pernikahan Putri HRS, Satpol PP Juga Dalami Sanksi Keramaian Maulid Nabi di Tebet
Kyaw Win, direktur eksekutif Pembela Hak-hak Rohingya yang berbasis di Inggris, Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (BHRN), membahas pemulangan Rohingya secara damai dan bermartabat sebagai salah satu masalah utama bagi mereka.
"Tapi sebelum repatriasi, kami harus memastikan dua faktor: Rohingya harus diizinkan untuk kembali ke tempat asal mereka lahir dari mana mereka terpaksa mengungsi dan hak kewarganegaraan mereka harus dipulihkan," katanya seperti dikutip AA.
Jaringan HAM juga menguraikan serangkaian tuntutan dari pemerintah Myanmar untuk memastikan masa depan negara yang lebih demokratis dan manusiawi.
"Proses pemulangan Rohingya harus dipercepat sambil memastikan martabat dan hak-hak penduduk. Untuk itu, politisi dan pemimpin Rohingya di Burma harus dilibatkan dalam proses itu," kata BHRN dalam sebuah pernyataan, Rabu.
Baca Juga: Empat Fitur Baru pada PUBG Mobile Versi 1.1, Salah Satunya Ukuran Unduhan Berkurang
Persatuan Rohingya Arakan, sebuah platform global untuk pembela hak-hak Rohingya, mendesak pemerintah Myanmar yang baru terpilih untuk "segera memulai pemulangan pengungsi Rohingya dari kamp-kamp di Bangladesh langsung ke rumah asli mereka di Arakan tanpa kamp transit," dalam sebuah laporan diserahkan ke Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Laporan itu, yang dikeluarkan Minggu, juga merekomendasikan pemerintah Myanmar untuk secara permanen menghentikan proses Kartu Verifikasi Nasional yang kontroversial dan "memulihkan Sertifikat Pendaftaran Nasional dan Kartu Putih etnis minoritas Rohingya."
