Network
PR CIREBON - Tekanan di seluruh dunia meningkat pada negara Myanmar untuk mengatasi pemulangan pengungsi Rohingya setelah pemerintahan Aung San Suu Kyi mengambil alih kembali kekuasaan untuk masa jabatan kedua kali berturut-turut.
Tidak termasuk hampir 2 juta orang Rohingya di dalam dan luar negeri, negara mayoritas Buddha di Asia Tenggara dengan lebih dari 54 juta orang itu mengadakan jajak pendapat nasional pada 8 November.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Peraih Nobel Perdamaian dan de facto Pemimpin Myanmar Suu Kyi sekali lagi naik ke tampuk kekuasaan setelah kemenangannya dalam pemilu 2015.
Baca Juga: Gadis Muslim Dibakar Hidup-Hidup di India, Badan Hak Perempuan Menuntut Keadilan Kematiannya
Reputasi Suu Kyi menurun sebagai tanggapan atas kegagalannya untuk membela hak asasi manusia minoritas Muslim Rohingya di negara itu.
Para pendukungnya pun terkejut bahwa dia tidak melakukan apapun tentang kampanye kontra-pemberontakan brutal pada tahun 2017 oleh tentara Myanmar yang memaksa sekitar 740.000 Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke negara tetangga Bangladesh.
Jajak pendapat tersebut mendapat kritik keras di seluruh dunia karena mencabut hak pilih hampir 2,8 juta etnis minoritas termasuk 600.000 Rohingya yang masih di Myanmar dan lebih dari satu juta di Bangladesh, yang meningkatkan kekhawatiran tentang apakah Rohingya dapat dipulangkan secara damai ke negara asal mereka.
Baca Juga: Erupsi Gunung Merapi Saat Ini Semakin Berbahaya, Doni Monardo Ikut Tinjau Merapi dari Udara
Di tengah situasi yang berlaku, Bangladesh, negara bagi lebih dari 1,1 juta orang Rohingya itu, telah berencana untuk meningkatkan tekanan terhadap Myanmar sejak awal masa jabatan kedua pemerintah Suu Kyi.
Dhaka juga ingin melibatkan Beijing, sekutu utama Naypyidaw, dalam proses repatriasi (pemulangan) sehingga selama empat tahun masa jabatan kedua Suu Kyi, Bangladesh dapat mencapai tujuan yang konkret.
