Network
LSM lain juga menyambut baik berita tersebut, termasuk Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata Nuklir (ICAN), sebuah koalisi yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2017 untuk peran kuncinya dalam mewujudkan perjanjian tersebut.
"Honduras baru saja meratifikasi Perjanjian itu sebagai negara bagian ke-50, memicu berlakunya dan membuat sejarah," kata ICAN dalam tweet.
Baca Juga: Mendag: Industri Halal Memiliki Peran Signifikan Atas Performa Positif Neraca Perdagangan Indonesia
'BAB BARU'
Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir yang melarang penggunaan, pengembangan, produksi, pengujian, penempatan, penimbunan, dan ancaman penggunaan senjata semacam itu diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada Juli 2017 dengan persetujuan 122 negara.
Delapan puluh empat negara bagian telah menandatanganinya, meskipun tidak semua telah meratifikasi teks tersebut.
Baca Juga: Presiden Komite IOC Sebut Olimpiade Bukan ‘Pasar Demonstrasi’: Atlet Melambangkan Nilai Keunggulan
Cengkeraman negara-negara bersenjata nuklir, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok dan Rusia, belum menandatangani perjanjian itu.
Namun, para juru kampanye berharap pemberlakuannya akan memiliki dampak yang sama seperti perjanjian internasional sebelumnya tentang ranjau darat dan munisi tandan, membawa stigma pada penyimpanan dan penggunaannya, dan dengan demikian akan mengubah perilaku bahkan di negara-negara yang tidak mendaftar.
Negara-negara bersenjata nuklir berpendapat bahwa persenjataan mereka berfungsi sebagai pencegah dan mengatakan mereka tetap berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi nuklir, yang berupaya mencegah penyebaran senjata nuklir.
