Network
PR CIREBON – Sebuah klaim baru oleh media Barat menyebut bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan kampanye pengaruh 'agresif' pada tanggapan WHO terhadap wabah awal Covid-19.
Pengaruh ‘agresif’ yang dilancarkan Tiongkok itu disebut menyebabkan WHO kehilangan kesempatan untuk menghentikan pandemi Covid-19.
Investigasi oleh media The Sunday Times menyebutkan upaya Tiongkok untuk mengontrol pengambilan keputusan agensi, investigasi sabotase, dan bahkan pengangkatan pejabat.
Laporannya mengklaim bahwa independensi WHO telah terkikis sebelum penyebaran global virus Corona pada awal 2020.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Daily Mail, publikasi tersebut mengklaim bahwa WHO gagal untuk secara terbuka menantang kesalahan informasi Tiongkok.
WHO juga menunda menyatakan keadaan darurat internasional, dan mencegah pemerintah dunia menempatkan larangan perjalanan di Tiongkok untuk melindungi ekonominya.
Publikasi itu juga mengatakan bahwa para pejabat menyetujui 'kesepakatan ruang belakang' dengan Tiongkok untuk mempermudah penyelidikan tentang asal-usul Covid-19.
Hal itu berarti menjauhkan para ilmuwan dari teori bahwa virus Corona bisa saja memang lolos dari laboratorium Wuhan, alih-alih hewan liar di pasar basah di kota itu pada Desember 2019.
Teori itu awalnya ditolak sebagai 'sangat tidak mungkin' oleh WHO tetapi sekarang para ahli mengatakan bisa saja ada 'kesalahan manusia' di laboratorium.
Baca Juga: Adanya Tekanan yang Meningkat dari Polisi, Organisasi Hak Asasi Manusia di Hong Kong Bubarkan Diri
Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 4,3 juta orang di seluruh dubia.
Inti dari klaim media itu adalah bahwa hubungan dekat antara kepemimpinan WHO dan Tiongkok telah berdampak pada kemampuannya untuk mencegah menyebarnya virus dari negara itu.
Disebutkan bahwa Tiongkok selama beberapa waktu telah menggunakan pengaruh keuangan atas negara-negara miskin untuk memasukkan tokoh-tokoh pilihannya ke dalam peran kunci di WHO serta badan-badan lain yang diatur oleh PBB.
Baca Juga: Prihatin dengan Kasus Paskibraka Gagal ke Istana, Beka Ulung Hapsara: Be Strong Kristina
Mereka termasuk para pembuat keputusan di WHO, seperto direktur jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang merupakan rekan lama dari Tiongkok.
Dia mengunjungi Presiden Xi Jinping pada Januari 2020, dua bulan sebelum pandemi dimulai.
Profesor Richard Ebright, seorang rekan dari Masyarakat Penyakit Menular Amerika, mengatakan bahwa upaya Tiongkok memiliki 'peran yang menentukan' dalam mempengaruhi kegagalan badan tersebut untuk bertindak.
Baca Juga: Jangan Sampai Salah Pilih, 4 Minuman Ini Bisa Sebabkan Kerusakan hingga Penyakit Ginjal
"Tidak ada pembenaran ilmiah atau medis atau kebijakan untuk sikap yang diambil WHO pada Januari dan Februari 2020. Itu sepenuhnya didasarkan pada mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pemerintah Tiongkok," katanya.
“Melalui proses itu, WHO secara aktif melawan dan menghalangi upaya negara lain untuk menerapkan kontrol perbatasan yang efektif yang dapat membatasi penyebaran, atau bahkan menahan penyebaran wabah,” tambahnya.
Dukungan untuk Tedros disebut memiliki pengembalian investasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan dana dan pengaruh yang digunakan untuk membantunya terpilih.
Akan tetapi, WHO membantah tuduhan dari media Barat tersebut.
“The Sunday Times penuh dengan ketidakakuratan, kepalsuan, setengah kebenaran, pernyataan yang tidak berdasar, distorsi yang disengaja dan penghilangan yang disengaja dari apa pun yang tidak sesuai dengan premis cerita yang telah ditentukan sebelumnya.
"Ada beberapa ulasan independen tentang respons global terhadap Covid-19, termasuk pekerjaan WHO, dan ulasan ini mencatat pekerjaan organisasi dan peringatan dini yang kami keluarkan,” beber juru bicara WHO.
WHO, menurut juru bicara, juga mengatakan prioritas mereka adalah untuk mengakhiri pandemi Covid-19.
“Terus terang, prioritas utama WHO adalah mengakhiri tahap akut pandemi Covid-19 dan kami mendukung negara-negara untuk menerapkan tanggapan berbasis bukti yang komprehensif.
“Berdasarkan penggunaan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang konsisten dan penggunaan alat penyelamat jiwa yang adil termasuk vaksin.
“Khususnya, kami bekerja untuk memungkinkan semua negara memvaksinasi petugas kesehatan, orang tua dan kelompok rentan lainnya, pada saat 75 persen vaksinasi hanya dilakukan di 10 negara,” pungkasnya.***
