Donald Trump Dikabarkan Hubungi Departemen Kehakiman AS pada Desember 2020: Katakan Saja Pemilu Itu 'Kotor'

- 31 Juli 2021, 12:15 WIB
Sebagai usaha menggagalkan hasil pemilu, Donald Trump meminta Departemen Kehakiman AS menyatakan pemilu November 'kotor'.
Sebagai usaha menggagalkan hasil pemilu, Donald Trump meminta Departemen Kehakiman AS menyatakan pemilu November 'kotor'. /Reuters/Eric Thayer

PR CIREBON – Sebuah catatan terbaru mengatakan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat (As) Donald Trump mendesak pejabat senior Departemen Kehakiman AS (DOJ) untuk menyatakan hasil pemilu 2020 ‘kotor’.

Panggilan telepon yang dilakukan Donald Trump dam pejabat itu terjadi pada Desember 2020 lalu, menurut catatan tulisan tangan dari salah satu peserta dalam percakapan itu.

Catatan panggilan 27 Desember, yang dirilis Jumat oleh Komite Pengawas DPR, menggarisbawahi sejauh mana Donald Trump mencoba untuk membatalkan hasil pemilihan.

Baca Juga: Dokumen CDC Sebut Varian Covid-19 Biasa Menyebar Seperti Flu, Varian Delta Menyebar Seperti Cacar Air

Ia juga berupaya mendapatkan dukungan dari pejabat penegak hukum dan pemimpin pemerintah lainnya dalam pembatalan hasil pemilihan itu.

Email yang dirilis bulan lalu menunjukkan bahwa Donald Trump dan sekutunya dalam minggu-minggu terakhir masa kepresidenannya menekan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki klaim tersebut.

“Pahami bahwa DOJ tidak dapat, tidak akan menjentikkan jarinya untuk mengubah hasil pemilihan,” kata Penjabat Jaksa Agung Jeffrey Rosen kepada mantan presiden tersebut.

Baca Juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Olimpiade Tokyo Pecahkan Rekor Harian di Jepang, Pejabat Suarakan Keprihatinan

Penyataan itu didasarkan menurut catatan yang diambil oleh Richard Donoghue, seorang pejabat senior Departemen Kehakiman yang melakukan panggilan pada 27 Desember.

“Jangan berharap kamu melakukan itu. Katakan saja pemilu itu 'kotor' dan serahkan sisanya kepada saya dan kongres,” kata Donald Trump saat itu, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.

Donald Trump juga mendesak pejabat departemen untuk menyelidiki apa yang ia sebut sebagai keluhan yang sah tentang kecurangan pemilu.

Baca Juga: Inilah 3 Jenis Tukang Selingkuh Menurut Para Ahli, yang Pertama Paling Bahaya

Hanya beberapa minggu sebelumnya, Jaksa Agung Trump sendiri William Barr telah menyatakan bahwa departemen tersebut tidak menemukan bukti penipuan yang meluas yang dapat membalikkan hasil.

Rosen mengulangi kesimpulan ini kepada Trump selama percakapan mereka.

“Dengar, kami sudah melakukan puluhan investigasi, ratusan wawancara, tuduhan besar itu tidak didukung oleh bukti,” kata Rosen, menurut catatan Donoghue.

Baca Juga: Astronom Harvard Ungkap Soal Keberadaan Alien Melalui Jaringan Teleskop dan Kamera

Pada satu titik, Donald Trump menuduh Rosen tidak mengikuti perkembangan internet seperti yang dilakukannya dalam mengajukan tuduhan penipuan pemilih.

“Kami melakukan pekerjaan kami. Sebagian besar info yang Anda dapatkan salah," ujar Rosen pada Trump.

Panggilan 27 Desember terjadi hanya beberapa hari setelah Barr mengundurkan diri, meninggalkan Rosen yang bertanggung jawab atas departemen selama minggu-minggu terakhir pemerintahan yang bergejolak.

Baca Juga: Terancam Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19 di Olimpiade Tokyo 2020, Para Pejabat Jepang Mulai Khawatir

"Catatan tulisan tangan ini menunjukkan bahwa Presiden Trump secara langsung menginstruksikan lembaga penegak hukum utama negara kita untuk mengambil langkah-langkah untuk membatalkan pemilihan yang bebas dan adil di hari-hari terakhir kepresidenannya," kata ketua komite Perwakilan Carolyn Maloney.

Dia mengatakan panitia telah mulai menjadwalkan wawancara dengan saksi.

Departemen Kehakiman awal pekan ini memberi wewenang kepada enam saksi untuk hadir di hadapan panel, dengan alasan kepentingan publik dalam peristiwa luar biasa pada minggu-minggu terakhir itu.

Baca Juga: Modus Penipuan Tabung Oksigen Palsu Berhasil Dibongkar, Raup Untung hingga Rp4 Juta

Sementara itu, Departemen Kehakiman memerintahkan Internal Revenue Service untuk menyerahkan kasus pengembalian pajak Trump ke komite DPR.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah