Network
PR CIREBON - Australia mendesak militer Myanmar untuk membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pejabat Myanmar lainnya.
Milter Myanmar diketahui mengkudeta pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya, hal itu membuat Australia bereaksi.
Australia menuntut agar tentara Myanmar segera membebaskan mereka. Pihaknya pun memperingatkan militer yang berusaha merebut kendali negara itu.
Baca Juga: Kekuasaan Aung San Suu Kyi Dikudeta Militer, Myanmar Umumkan Keadaan Darurat Selama Satu Tahun
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia, hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne.
"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," kata Marise Payne.
Sebagaimana diketahui, Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan Senin pagi sebagai bagian dari kudeta, setelah Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak dalam pemilihan umum.
Baca Juga: Hadiri Acara Deddy's Corner, Ridwan Kamil Keluarkan Fatwa tentang Cinta
Pemungutan suara di Myanmar pada bulan November tahun lalu merupakan pemilihan demokratis kedua yang dilihat negara itu sejak keluar dari cengkeraman kekuasaan militer selama 49 tahun pada tahun 2011.
"Kami sangat mendukung pertemuan kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum November 2020," kata Payne.
Sebelumnya, militer Myanmar mengisyaratkan pihaknya dapat merebut kekuasaan untuk menyelesaikan klaim penyimpangan dalam pemungutan suara, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi dengan mudah.
Baca Juga: Reza Arap Ajukan jadi Relawan Edukasi Covid-19, dr. Tirta: Mantap Nih, Saya Setuju
Pihak militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu, meski gagal memberikan bukti. Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum negara bagian pekan lalu menolak tuduhan tersebut.
Tentara mengambil posisi di balai kota di kota utama Yangon dan data internet seluler serta layanan telepon di benteng NLD terganggu, kata penduduk.
Konektivitas internet juga telah turun secara dramatis, kata layanan pemantauan NetBlocks.
Baca Juga: Beri Ucapan Selamat Harlah Ke-95, Menkominfo Minta NU Konsisten Jaga Empat Hal ini
Aung San Suu Kyi yang berusia 75 tahun sejauh ini adalah politisi paling dominan di negara itu, dan menjadi pemimpin de facto negara itu setelah memimpin perjuangan tanpa kekerasan selama puluhan tahun melawan kekuasaan militer.
Partainya merebut 396 dari 476 kursi di gabungan majelis rendah dan atas parlemen dalam pemilihan November tahun lalu.***
