PR CIREBON – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Nur Azis mengatakan bahwa Saipul Jamil mengajukan peninjauan kembali (PK).
Dilansir Cirebon.Pikiran-rakyat.com dari Antara, Saipul Jamil mengajukan PK untuk perkara tindak pidana korupsi yang menjerat penyanyi dangdut tersebut.
Menurut Muhammad Nur Azis, PK diajukan Saipul Jamil lantaran hakim dianggap khilaf dalam memutuskan perkara.
Baca Juga: 35 Ribu Napi Dirumahkan Cegah Covid-19 di Lapas, Pedangdut Saipul Jamil Tak Dibebaskan
"Yang saya baca dalam permohonannya adalah dia (Saipul Jamil) mengatakan ada kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara ini,” kata Azis seusai sidang perdana permohonan PK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat 19 Februari 2021.
“Tentu kami akan menjawab apa yang disampaikan dalam permohonan PK ini," imbuhnya.
Azis mengherankan kenapa Saipul Jamil yang telah menerima putusan malah mengajukan PK. Dia juga meyakini bahwa tidak ada kekhilafan dari hakim selama pemutusan.
"Buat kami tidak ada kekhilafan hakim. Makanya, kami dari awal menerima putusan ini. Jadi, aneh 'kan dia (Saipul) menerima tetapi kemudian justru mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu PK,” ungkapnya.
Azis juga mengaku kaget saat Saipul Jamil tiba-tiba mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK dan bukan malah menempuh banding.
“Kenapa upaya hukum biasa (banding) tidak pernah dilakukan? Akan tetapi, mengajukan upaya hukum luar biasa? Ini tiba-tiba," kata Azis.
Baca Juga: Praktik Korupsi Meningkat di Tahun Ketujuh Era Pemerintahan Presiden Jokowi, Mardani Ali Sera: Ini Musibah!
Sementara itu, Natalino Manuel Ximenes selaku pengacara Saipul Jamil mengatakan bahwa pengajuan PK itu karena ada keadaan baru.
"Kami sesuaikan dengan peraturan. Ada keadaan baru dan bukti baru, itulah yang menjadi alasan kami mengajukan PK karena putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa diajukan upaya hukum PK," kata Natalino.
Menurut Natalino, pihaknya mengajukan empat bukti baru (novum). "Ada empat novum, ada juga yang namanya keadaan baru, jadi itu yang dijadikan bukti diajukan dalam PK," ungkap Natalino.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Korupsi Biang Kemiskinan dan Ketidakmerataan Ekonomi di masa Pandemi Covid-19
Sidang permohonan PK tersebut akan dilanjutkan pada tanggal 5 Maret 2021, yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Rustiyono dengan didampingi Joko Soebagyo dan Wadji Pramono masing-masing sebagai hakim anggota.
Diketahui, Saipul Jamil dijatuhi vonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 31 Juli 2017 karena terbukti menyuap panitera pengganti PN Jakarta Utara Rohadi sebesar Rp250 juta.
Saipul Jamil juga masih harus menjalani vonis 5 tahun penjara berdasarkan putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada bulan Maret 2017.
Ia terbukti melakukan pencabulan anak berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.***