Network
Pemerintah saat itu gagal menangkap sinyal dan tidak menerapkan manajemen krisis sehingga masuk ke tahap akut.
"Pada tahap ini lahir istilah the point of no return artinya pemerintah tidak memiliki kesempatan untuk kembali memperbaiki keadaan apabila sinyal pada proses prodromal tidak diindahkan oleh pemerintah dengan tidak melakukan manajemen krisis yang baik," katanya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19, Warganet: Prabowo dan Terawan Mesti Ikut
Berlanjut ke tahapan krisis, di mana indikasinya terjadi sejak ada orang yang terjangkit Covid-19 di Indonesia, hingga saat ini pemerintah pun menyiapkan skenario. Salah satunya, work from home (WFH).
Namun sayang, banyak menteri dan pejabat yang menganggap WFH merupakan cuti panjang dan tidak ada sense of crisis.
Di saat krisis ini, Presiden Jokowi melakukan intervensi untuk mengkomando, mengarahkan, mempengaruhi cara kerja kabinet agar seluruh proses penanggulangan Covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Baca Juga: Jokowi Dihantui 2 Ketakutan, Ekonom: Jangan Bermimpi Atasi Resesi Jika Kebijakan Pandemi Amburadul
"Pada tahap inilah penerapan kebijakan strategis harus diikuti oleh kemampuan anggota kabinet dalam menjalankan tugasnya di saat krisis secara cepat dan efektif agar masyarakat bisa selamat dan perekonomian tetap bisa berjalan agar tidak terdampak resesi ekonomi," sarannya.
Saat ini, katanya, Presiden Jokowi terbukti berbenah dan bersiap membawa bangsa ini memasuki tahapan penyembuhan atau recovery.
Hal itu terbukti dari upaya pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jadi Terobosan di Tengah Kebingungan, Dana Subsidi Pekerja Dinilai Rentan dan Timbulkan Kecemburuan
