Network
PR CIREBON - Dampak pandemi terutama dalam bidang ekonomi semakin hari semakin mengkhawatirkan. Terlebih, kondisi ini juga masih belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Pemerintah juga menilai dampak ini masih belum mereda hingga tahun 2021.
Atas hal tersebut, Pemerintah menilai akan sulit untuk terus bisa mensuplai dan mensubsidi masyarakat dengan bantuan tunai seperti yang telah dilakukan beberapa bulan terakhir.
Untuk tahun 2021, Pemerintah melalui Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak akan semasif tahun ini.
“Rencananya bansos tahun depan tidak semasif tahun ini," ucap Juliari P. Batubara, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Minggu, 1 November 2020.
Mensos menilai untuk tahun depan Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Karena fokus daripada pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin,”ucapnya.
Maka, untuk program bantuan-bantuan tunai untuk masyarakat menengah kebawah kemungkinan akan sedikit berkurang jatahnya.
Seperti yang diketahui, program pengadaan vaksin akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karenanya, anggaran untuk bantuan sosial akan dikurangi.
“Program vaksinasi ini juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,”ujarnya lagi.
Mensos menjelaskan bahwa program BST bagi masyarakat terdampak pandemi akan tetap dilanjutkan oleh Pemerintah. Namun program tersebut hanya sampai pertengahan tahun 2021.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Disebut akan Jadi Pangkalan Militer Tiongkok, Menlu Retno Marsudi Angkat Bicara
Bansos 2021 akan menjangkau 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun.
Sedangkan bansos lain seperti Bansos Sembako (BSS), Bansos Beras (BSB), dan lain-lain, lanjut Mansos, untuk sementara tidak akan dilanjutkan tahun depan.
Namun dia mengatakan, hal ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan, dan keputusan Presiden.
Baca Juga: Perkataan Presiden Macron Sulut Kemarahan Umat Islam Dunia, SBY: Jangan Sampai Kita Terpecah Belah
Meskipun demikian, Mensos memastikan bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako akan tetap ada dan dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021.
Menurut Mensos, Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” ucapnya.
Baca Juga: Tanggapi Persoalan Islamofobia, SBY Menilai Perlu Adanya Dialog di Antara Umat Islam dan Barat
Sementara untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30.4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18.5 juta KPM dengan anggaran Rp44.7 triliun.
Selain itu, Mensos menjelaskan bahwa pemerintah secara nasional akan banyak mengembangkan program-program pemberdayaan perekonomian pada tahun 2021. Di antaranya bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan sebagainya.***
