Network
Namun, untuk menjalankan hal tersebut, menurut Refly yang perlu disoroti adalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, kritik terhadap Anies seharusnya balik lagi ke Pemerintah Pusat.
"Siapa yang seharusnya memberikan cash transfer tersebut, apakah pemerintah pusat? Atau pemerintah daerah? Sehingga terjadi tumpang tindih anggaran yang akhirnya menjadi tidak tepat sasaran"kata Refly.
Baca Juga: KPK Periksa Anggota DPR, Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Dalam kondisi seperti ini, menurut Refly, yang terpenting adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berjalan selaras. Dan untuk bisa mewujudkan keselarasan tersebut diperlukan adanya leading sector yang dalam hal ini adalah Presiden Jokowi.
Refly juga menekankan bahwa selain adanya koordinasi dari Presiden, Pemerintah daerah melalui Gubernur juga seharusnya tidak boleh membuat inisiatif-inisiatif tindakan sendiri atas nama otonomi daerah.
"Hanya persoalannya, apakah pemerintah pusat pernah tegas untuk menyatakan bahwa anggaran hanya untuk prioritas ini saja"kata Refly.
Baca Juga: Puan Maharani Sebut Pancasila Bintang Penuntun Bangsa di Tengah Pengaruh Budaya Asing
Menurut Refly, dari Pusat sendiri tidak ada ketegasan untuk menyatakan penggunaan anggaran. Pemerintah pusat sendiri masih menggunakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga dana yang terbatas ini akhirnya menjadi rebutan para pemegang kekuasaan untuk juga menjalankan proyek infrastruktur. Akibatnya, rakyat lagi lah yang dikesampingkan.
***
