Network
"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis," jelasnya.
Mulyanto mengungkapkan politik dinasti tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
Baca Juga: 5 Pelaku Anarkis Demo UU Cipta Kerja di Jember Diamankan, AJM Bantah Itu Anggotanya
"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," ungkapnya.
Menindak lanjuti peristiwa ini Mulyanto berharap pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini, dengan didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, ia khawatir sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
Baca Juga: 5 Pelaku Anarkis Demo UU Cipta Kerja di Jember Diamankan, AJM Bantah Itu Anggotanya
"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," tuturnya.
"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," pungkasnya.
