Network
PR CIREBON - Pemerintah disebut telah sadar bahwa ada yang salah dari Omnibus Law, seperti yang telah disadari oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan kalau Omnibus Law ini ada yang kurang dan salah.
Kemudian disampaikan kepada Presiden lalu dibicarakan dengan para Menko yang kemudian disepakati untuk dibuat website tentang Omnibus Law.
Seperti yang telah dilansir oleh PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah pada Senin 26 Oktober 2020 pada akun YouTube Rocky Gerung official dengan durasi tujuh belas menit dua puluh dua detik.
Baca Juga: Rencana Besar Khabib Nurmagomedov Setelah Berhenti Dari Pertarungan MMA, Sebut Nama Pelatihnya
Menurut Roky Gerung itu adalah hal yang baik Karena Pak Luhut mendapatkan Inspirasi dan cucu dari Pak Luhut mengikuti isu publik dan yang pastinya milenial karena mengetahui apa itu fungsinya komunikasi publik.
"Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah melihat secara detail apa pokok persoalan yang menjadi protes publik tersebut." ucap pengamat politik Rocky Gerung
"Pak Moeldoko pun sudah mengatakan bahwa salah sosialisasi dan Presiden pun bilang hal yang sama." imbuhnya
Baca Juga: Resmi Pensiun dari MMA, Khabib Nurmagomedov: Tidak Mungkin Aku akan Datang ke Sini Tanpa Ayahku
Namun bagi buruh bukan itu masalahnya, bagi mahasiswa bukan itu masalahnya, aktivis bukan itu masalahnya.
"Karena bagi mahasiswa, buruh dan para pakar hukum bahwa kalo soal sosialisasi itu hanya soal bungkus saja, tapi yang dipersoalkan adalah materinya substansinya." ujar Rocky Gerung
"Tidak penting bungkusnya tapi isinya yang dipersoalkan." imbuhnya
Tidak mungkin buruh tidak mengerti bahwa itu sangat substansial, pasti para buruh mengerti.
"Itu sama seperti bunga mawar yang diberi nama apapun pasti akan wangi, kalo bunga bangkai di beri nama mawar pasti akan tetap busuk." ujar Rocky.
Baca Juga: Masyarakat Diimbau Peka Karena Hidup di Tengah Pandemi, DPRD Bandung: Dicegah dengan Hidup Disiplin
Menurut Rocky Gerung sama halnya dengan Undang-undang Cipta Kerja yang sudah beberapa kali di ubah nama dan sebutannya namun isi dari pasal tersebut tetap sama dari awal.
Karena kita berbeda dalam takaran, takaran antara pemerintah dengan takaran publik, yang di satu sisi melihat itu hanya persoalan bungkus tapi yang lain rakyat melihat sebagai problem isi. Sedangkan Luhut mengatakan bahwa point ini, setelah sosialisasi, pemerintah memutuskan akan jalan terus.
Rocky Gerung menyatakan bahwa persoalan ini sudah sampai ke publik internasional dan seluruh media dan seluruh analis politik dunia menjadikan Omnibus Law ini sebagai ukuran dari sucses nya Presiden Jokowi.
"Sukses Presiden Jokowi membungkam demonstrasi, Sukses Presiden Jokowi merusak institusi demokrasi. Jadi Substansinya memang betul-betul ada yang bermasalah bukan packing-nya aja." jelas Rocky Gerung
Baca Juga: Kurangnya Sosialisasi pada UU Ciptaker, Rocky Gerung: Bagi Buruh Sebenarnya Bukan Itu Problemnya
Dalam hal itu siapa yang mau akses website itu kalau di dalam benak publik sudah tertanam bahwa pemerintah akal-akalan dan berbohong, seperti ingin menyejahterakan rakyat tetapi gagal untuk melihat problemnya efek dari undang-undang ini pada buruh, pada pendidikan, pada lingkungan dan yang lain lagi.
Jadi Rocky menilai, bagaimana mau dibuat website kalo isinya adalah kekacauan didalam kordinasi hukum, bahkan momentum ini sedang berjalan terus.
"Masyarakat menuntut Substansinya dibatalkan bukan dibuat website." pungkasnya
Apalagi, rakyat mengatakan Pemerintah selalu bohong terus ke rakyat, karena dari awal undang-undang sudah disembunyikan dan para analis itu tidak dilibatkan.
"Para analis dan pakar-pakar di lockdown, seperti yang di ucapkan oleh bintang Emon." ucap Rocky Gerung.
"Jadi yang punya kepentingan tidak dilibatkan dari awal disembunyikan di loteng disembunyikan terlalu lama akibatnya bau busuk dari bunga bangkai itu menyebar ke tetangga, tetangga cerita buruh, buruh cerita pada anak STM, anak STM cerita pada pakar, pakar cerita pada medi. Makanya itu barang sama-sama dikeroyok." ujar Rocky Gerung
Pemerintah harus mengerti bahwa yang dituntut itu bukan sosialisasi tetapi isinya, isinya itu mau diselesaikan dengan cara apapun kalau itu sama dengan namanya cebong diberi nama swike juga tetap akan disebut cebong.
"Pemerintah selalu menyatakan bahwa kami itu berjuang untuk rakyat dan kami semua undang-undang itu dibentuk untuk kepentingan rakyat tapi kemudian disatu sisi Kemudian aspirasi rakyat tidak diterima oleh pemerintah." ucap Hersubeno Arif bertanya kepada Bung Rocky
Menurut Bung Rocky, ini bukan sekedar pada undang-undang, tetapi ini problem sejak Jokowi mengatakan bahwa kami akan memproduksi SMK, kami akan naikkan ekonomi Indonesia dititipin pada roket agar naik. Jadi seluruh keterangan ini ada hubungan yang sangat struktural dengan janji-janji sebelumnya.
"Sehingga rasa keadilan publik menganggap apapun yang dilakukan pemerintah itu sekedar omong kosong." ujar Rocky
"Pemerintah berniat baik pun rakyat tidak percaya, apalagi dari awal terlihat buruk." imbuhnya
Dipastikan bahwa intuisi masyarakat sipil, intuisi buruh, intuisi mahasiswa, dan intuisi para Profesor memiliki kesimpulan bahwa niat yang baik sekalipun itu pasti mengandung tipu-tipu.
Dengan demikian, saat ini hukum psychosocial sudah berlaku dan tidak mungkin dibalikkan dengan sekedar pameran website setiap hari nongkrong di situ buat memanipulasi opini publik.
"Kalo Pemerintah ingin berkomunikasi dengan para demonstran dari awal jangan usir demonstran dari jalan, tapi ajak pentolannya untuk bercakap-cakap tapi di istana bukan di kandang bebek." ujar Rocky Gerung
"Dari awal pak Jokowi itu udah nggak mampu untuk menerangkan inti dari Omnibus Law itu." imbuhnya
Karena itu, saat ini sudah bersatu seluruh kampus mampu memperlihatkan analisis kimia tentang ketidakadilan di dalam setiap pasal yang dibuat oleh negara dan akhirnya sama-sama dianalisis, bahkan anak STM tahu bahwa undang-undang itu hanya untuk menyiksa rakyat, dalam arti hak rakyat disembunyikan.***
***
