Network
PR CIREBON - Soal jumlah halaman pada draft final UU Cipta Kerja yang berubah ubah, Rocky Gerung memberikan pendapatnya.
"Ga ada soal berubah ubah, yang tak berubah itu persepsi dan pendapat rakyat bahwa UU Cipta Kerja adalah Undang undang yang menyengsarakan rakyat"ucap Rocky di kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Jumat, 23 Oktober 2020.
Sebelumnya, draft UU Cipta Kerja memang menjadi persoalan lantaran ada dua versi yang beredar yakni versi 900 halaman dan versi 1035 halaman.
Kemudian DPR menjelaskan bahwa pada saat pembahasan menggunakan draft yang 900 halaman tetapi begitu pembahasan sudah final, halaman draft bertambah jadi 1035 halaman.
Baca Juga: Dianggap Ancaman Keamanan Swedia, Huawei: Tidak Libatkan Kami, Bukan Berarti Jaringan 5G Lebih Aman
Akan tetapi, publik dibuat bingung kembali lantaran setelah ditanda tangani oleh Presiden, halaman draft berubah lagi menjadi 812 halaman.
Pihak DPR menjelaskan bahwa perubahan terjadi karena menggunakan format kertas yang berbeda. Sebelumnya memakai format A4 kemudian berubah menjadi format legal sehingga halaman berkurang.
Rocky sendiri tak mempersoalkan alasan format tersebut. Ia hanya dengan tegas menyatakan bahwa persepsi rakyat hingga kini tak berubah soal UU tersebut menyengsarakan rakyat.
Rocky mengatakan draft final yang berubah ubah tersebut hanya semakin membuat publik curiga. Itu juga semakin memperlihatkan terjadi bolak balik naskah dari DPR ke Kementrian dan seterusnya.
Baca Juga: KSPI Tantang PKS Ajukan ‘Legislative Review’ Omnibus Law, PKS: Demi Kebaikan Bangsa Kami Siap
Menurut Rocky hal itu karena Pemerintah tidak mau dengan jujur mengakui kalau UU Cipta Kerja itu belum siap.
Seharusnya, menurut Rocky, daripada mengubah format, sebaiknya pemerintah mengakui bahwa UU tersebut belum siap dan perlu dibahas ulang.
Kemudian Rocky menyimpulkan bahwa perkara draft berubah ubah, insiden mikrofon dimatikan dan sebagainya itu terjadi karena ada yang terlalu ingin mengendalikan opini sehingga akibatnya kerepotan sendiri.
"Karena menutupi kebohongan hanya bisa dengan cara maksimalkan otoriterisme"
Baca Juga: Satgas Penanganan Covid-19, Liga Sepakbola Wajib Protokol Kesehatan dan Pertimbangkan Zona Lokasi
Rocky mengatakan bahwa Istana secara tidak langsung sudah menunjukkan kekacauan yang terjadi didalamnya. Sehingga masyarakat ingin mengkritisi kekacauan tersebut dan ingin mencari kejernihan.
Namun sayangnya, kejernihan tersebut tidak diperoleh lantaran tidak ada satu orang yang dengan legitimasi yang kuat mampu menenangkan publik. Dalam hal ini, Rocky menyebut seharusnya Presiden lah yang bertindak demikian.***
