Network
PR CIREBON – Semenjak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada 5 Oktober 2020 kemarin, hal tersebut banyak menuai pro dan kontra di kalangan elit politik dan masyarakat. Ada pihak yang mendukung UU Cipta Kerja, ada juga pihak yang menolak UU Cipta Kerja hingga berujung pada aksi unjuk rasa dan judicial review.
Banyak juga informasi-informasi yang beredar pada publik yang tidak terbukti benar, informasi-informasi yang bersifat menyesatkan publik banyak berkembang terutama di media sosial.
Deputi Kajian Said Aqil Siroj (SAS) Institute Abis Rekso Panggalih mengajak kalangan elite politik untuk berhenti menebar pesimisme dan informasi-informasi yang bisa menyesatkan publik, terutama terkait perkembangan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Menduga Ada Permainan di Balik Pengesahan UU Ciptaker, dr Tirta: Klarifikasilah Lewat Draf yang Asli
“Ternyata masih banyak oknum dan elite politik yang mempertebal pesimisme dalam ketegangan politik belakangan ini. Upaya pemerintah dalam menyerap aspirasi elemen bangsa patut dimaknai positif. Bukan justru mengakumulasi hujatan yang bermuara pada fitnah. Mari kita ‘tabayuri’ bersama” ujar Abi Rekso, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Abi mengatakan bahwa upaya Presiden Jokowi untuk menyerap aspirasi dan sikap organisasi Islam perlu menjadi catatan positif publik.
Sebagaimana kabar yang disiarkan oleh Bey Machmudin selaku Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden bahwa Presiden Jokowi telah mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk berkomunikasi dengan para pimpinan ormas Islam.
Baca Juga: Banyak Massa di Luar Istana yang Ingin Bertemu Presiden, Jokowi Sibuk Persiapkan Piala Dunia U-20
Kendati pemerintah telah berupaya membuka pintu-pintu aspirasi publik dan ormas Islam terkait perkembangan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Abi menuturkan, masih saja tersiar berita sumir dan menyesatkan yang membuat publik resah.
Berdasarkan situasi itu, Abi mengajak mereka yang selama ini masih menebar pesimisme untuk “tabayun” bersama.
Dirinya juga menekankan bahwa pemerintah tidak bisa jalan sendirian terhadap pelaksanaan atau implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja tanpa adanya keterlibatan elemen kebangsaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.
Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, Berikut Isi Laporan KSP
Jadi, tutur dia, masuk akal jika pemerintah perlu kembali mempertimbangkan sikap dan pendapat dari ormas-ormas keagamaan.
Abi Rekso menduga bahwa oknum-oknum yang selalu menebar momok pesimisme dan fitnah di lingkungan masyarakat memang membawa agenda untuk memecah belah kebangsaan.
“Sudah cukup beberapa hari yang lalu huru-hara terjadi di mana-mana. Kini saatnya kita mencari titik temu. Sebagai nadliyin, saya berpegang teguh pada prinsip tasamuh (kemurahan hati), tawasuth (bertindak penuh pertimbangan), dan tawazun (bersikap moderat),” ujarnya.
Baca Juga: Berawal dari Ajakan Demo di Sosial Media, Tiga Pemuda Dibekuk Polda Metro Jaya
Dia berharap semua pihak untuk selalu menahan diri dalam bertindak anarkis karena semua persoalan kebangsaan memang perlu diselesaikan secara arif dan bijaksana.***
