Network
PR CIREBON - Di tengah gencarnya gelombang penolakan UU Cipta Kerja, penyusunan PP turunannya sudah hampir 90 persen selesai. Bahkan, penyusunan dipercepat guna menjawab beberapa poin yang menjadi penolakan.
Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan akan mempercepat proses penyusunan 5 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Adapun progress dari 5 PP yang membawahi 5 klaster saat ini diklaim sudah terealisasi sebesar 90 persen.
Baca Juga: Atur Pedoman Kepemilikan Rumah Rakyat Bagi Warga Asing, Menteri ATR: Tidak Boleh Dibeli
"Jadi, minggu depan mulai kita input kalau ada aspirasi masukan. Sehingga bisa memenuhi harapan publik,"ucap Sofyan seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Jumat, 16 Oktober 2020.
Dari 5 klaster yang dimaksud, klaster pertama ialah tata ruang. Sofyan mengaku akan berupaya untuk menciptakan PP terkait tata ruang yang lebih komperhensif untuk memudahkan investasi dan menutup celah tindak korupsi.
Kedua, klaster pengadaan tanah. Sofyan juga menyebut PP pengadaan tanah baru diharapkan dapat mengakomodir kepentingan umum yang lebih efisien dan cepat.
Baca Juga: Kementerian ATR Siapkan 5 RPP sebagai Turunan UU Cipta Kerja, Sofyan Djalil: Tentang Bank Tanah
Sofyan menjelaskan PP pengadaan tanah ini nantinya akan dapat mempermudah realisasi hal hal seperti perluasan jalan tol, perpanjangan jalan tol dan sebagainya.
