Network
PR CIREBON – Hari ini, Jumat 16 Oktober 2020 diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai Peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober ini seharusnya bisa menjadi momentum Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan dalam mencapai ketahanan pangan nasional.
Dirinya menilai dibutuhkan solusi tepat yang menyeluruh untuk mencapai ketahanan pangan nasional untuk Indonesia, baik dari dalam maupun ke luar. Dari dalam negeri, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, penguatan kapasitas para petani dan pertanian domestik perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan.
Sebagaimana diketahui, bahwa dari zaman awal manusia turun ke bumi, pangan adalah salah satu faktor penting penunjang kehidupan manusia. Selain sandang dan papan, pangan merupakan faktor penting bagi manusia untuk terus hidup. Tanpa pangan, manusia tidak akan bisa hidup dan menjalani aktivitasnya.
Baca Juga: Pemerintah Sediakan 4.233 Kamar Hotel Isolasi Bagi Pasien Terdampak Covid-19 Tanpa Gejala
“Sementara itu di sisi lain, pemerintah juga perlu merelaksasi bahkan menghilangkan hambatan, baik tarif dan non tarif dalam perdagangan pangan. Adanya hambatan akan memengaruhi minat investor untuk masuk ke pasar Indonesia,” ujar Felippa, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Pengimplementasian non tariff measures (NTM) atau hambatan non tarif dalam perdagangan merupakan hal yang wajar. Namun jika NTM diimplementasikan secara berlebihan, terutama pada sektor-sektor yang memengaruhi kesejahteraan orang banyak seperti pangan, hal ini dapat berdampak negatif, salah satunya pada angka kemiskinan.
Menurut Felippa, implementasi berbagai bentuk NTM sudah terbukti memengaruhi harga komoditas pangan, terutama komoditas yang tergolong penting.
Baca Juga: Antisipasi Kemenhub Untuk Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Sektor Laut Dan Udara
Data dari hasil penelitian terbaru CIPS menunjukkan implementasi NTM memengaruhi harga komoditas pangan yang memiliki relevansi tinggi terhadap masyarakat Indonesia.
Ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Global Food Security Index yang dikeluarkan the Economist Intelligent Unit setiap tahunnya, berada di ranking 62 dari 113 negara. Akibatnya lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan bernutrisi karena terhambat harga yang mahal. Selain menyebabkan rentannya ketahanan pangan, harga yang mahal juga berkontribusi pada angka stunting di Indonesia.
Harga makanan dan kemiskinan memiliki keterkaitan karena pengeluaran terbesar rumah tangga adalah untuk makanan. Bank Dunia menyebutkan rata-rata orang Indonesia menghabiskan 48,55 persen dari pengeluaran mereka untuk makanan dan minuman.
Baca Juga: Berhutang Rp514 Miliar pada Investor dan Mantan Pacar, Raja Komedi Stephen Chow Akhirnya Bangkrut
“Kondisi ini membuat orang Indonesia, terutama yang berpenghasilan rendah, sangat rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Ketika harga naik, orang-orang yang sudah di ambang kemiskinan dihadapkan pada pilihan untuk menjadi miskin atau kelaparan,” ujarnya.
CIPS merekomendasikan kajian menyeluruh terhadap semua NTM lintas Kementerian dan Lembaga di sektor pangan dan pertanian. Kajian ini dapat menjadi acuan untuk melangsingkan regulasi sehingga tidak ada NTM yang tumpang tindih berlebihan.
Dengan mengurangi hambatan perdagangan NTM, masyarakat bisa menikmati pangan berkualitas dan beragam dengan harga yang lebih murah dan terjangkau.***
