Network
PR CIREBON – Undang-undang Cipta Kerja masih terus menuai polemik hingga saat ini. Berbagai penolakan yang dilakukan menyebabkan aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Terkait UU Cipta Kerja, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, berpendapat bahwa undang-undang tersebut menjadi ijtihad besar yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran rakyat secara lebih merata.
Dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari situs Antara, Abbas mengatakan bahwa secara substantif, UU Cipta Kerja mendorong penciptaan lapangan kerja sangat luas bagi warga Indonesia, baik yang saat ini masih bekerja, terkena PHK, maupun angkatan kerja baru.
Baca Juga: Draft UU Cipta Kerja Masih Tidak Pasti, DPR Sebut Tenggang Waktu Masih Ada
"Ini dilakukan melalui debirokratisasi perizinan sehingga bagi pengusaha yang ingin membangun bisnis di Indonesia perizinan menjadi lebih mudah dan pasti. Demikian juga bagi pelaku usaha menengah, sedang dan mikro, pemerintah memberi insentif agar mereka bisa tumbuh lebih cepat," jelas Abbas pada Selasa, 13 Oktober.
Dengan cara itu, menurutnya, lapangan kerja akan terbuka lebih luas.
"Warga akan memperoleh pendapatan lebih pasti dengan standar lebih baik. Sehingga, secara keseluruhan, tingkat kesejahteraan warga secara gradual akan lebih baik," tuturnya.
Baca Juga: Menuai Polemik di Masyarakat, Menko Airlangga Akui Sejumlah Poin Diplesetkan di UU Cipta Kerja
Terkait adanya penolakan, Abbas menuturkan bahwa hal itu biasa karena setiap kebijakan yang diambil selalu punya dasar filosofis dan asumsi-asumsi dasar tentang apa yang dimaksud dengan masalah manusia serta masyarakat.
