Network
PR CIREBON – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hadiah yang diterima saat istrinya melahirkan anak keempat.
Ketika sang istri melahirkan anak keempat tersebut, banyak kerabat kenalannya memberikan hadiah untuk sang anak keempat yang baru saja lahir sebagai bentuk ucapan selamat kepada wali kota.
Namun sebagai pejabat publik, Hadi Zainal Abidin segera melapor ke KPK sebagai bentuk transparansi yang sesuai dengan peraturan pedoman pengendalian gratifikasi.
Baca Juga: Website KPU Jember Diretas Pelajar SMP, Polda Jatim: Muncul Gambar Tidak Senonoh
“Sebagai seorang pejabat pemerintahan, untuk mengantisipasi itu masuk gratifikasi atau tidak, maka kami menyerahkan ke Inspektorat Pemkot Probolinggo untuk diproses sesuai aturan,” kata wali kota yang biasa dipanggil Habib Hadi di Kota Probolinggo, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 54 tahun 2016 tentang Pendoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Pada pasal 9 menjelaskan, penerimaan gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan adalah pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1 juta per pemberian per orang dalam setiap kegiatan.
Baca Juga: Tanpa Alasan, Polisi Tangkap Ketua LMND aktivis Cipayung saat Demo Omnibus Law, Jaga Stabilitas ?
“Setelah menerima pemberian, tidak serta merta saya miliki tanpa ada proses konsultasi ke KPK, Mohon maaf jika ada pemberian tidak langsung saya terima tapi ke Inspektorat dulu,” tuturnya.
Dia membenarkan jika pemberian itu adalah untuk dirinya pribadi atas kelahiran anaknya, namun karena jabatan wali kota yang melekat maka tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan yang ada.
“Bahkan saat Hari Raya Idul Fitri, saya menyerahkan parsel ke Inspektorat dulu. Saya mohon maaf kepada pemberi hadiah atau parsel, bukannya tidak menghargai, namun itu amanah jabatan khawatir disangkutpautkan,” ujarnya.
Baca Juga: APINDO: Poin Krusial tentang Kriteria UMKM pada UU Ciptaker Perlu Dikritisi
Wali Kota Probolinggo menyerahkan semua barang pemberian itu kepada Inspektorat untuk dikaji apakah masuk dalam gratifikasi atau tidak sebagai bentuk transparansi keterbukaan untuk menjaga koridor hukum yang ada.
Sementara Inspektur Kota Probolinggo Tartib Goenawan mengatakan setelah pihaknya menerima barang dari wali kota langsung berkoordinasi secara internal, kemudian klarifikasi ke KPK RI.
“Kami langsung berkoordinasi secara daring melalui aplikasi KPK RI. Setelah dikaji oleh KPK, hasilnya semua 7 poin (hadiah) diusulkan menjadi milik Pak Wali Kota,” ujarnya.
Baca Juga: Bukan Hanya Syahganda Nainggolan, Berikut 8 Petinggi KAMI Ditangkap Polri
Penandatangan berita acara pengembalian barang-barang dari Sekretariat Gratifikasi Inspektorat Kota Probolinggo ke Wali Kota Probolinggo dilaksanakan pada Senin.
“Barang yang dikembalikan itu antara lain gelang emas bayi, konicare (pijat bayi) 3 paket, gift box cussons, tas bayi, baby chair, baby bed, dan kereta dorong,” tuturnya.
Dalam berita acara itu dijelaskan menindaklanjuti hasil konsultasi dengan KPK (Subid Gratifikasi KPK) pada 10 Agustus 2020 telah dilaporkan dan dicatat melalui aplikasi GOL KPK.
Baca Juga: Jabar Raih Prestasi di Tengah Pandemi, PIKOBAR Dapatkan Penghargaan Special Award di Dxa Indonesia
Laporan lengkap kemudian disampaikan pada 31 Agustus 2020 dan diterima 10 September 2020 serta kelengkapan dokumen pada 24 September 2020, kemudian dijawab oleh KPK melalui surat elektronik tanggal 1 Oktober 2020 terhadap penerimaan gratifikasi sebagaimana tersebut diusulkan menjadi milik Wali Kota Probolinggo.***
